Menang Pemilihan Ketua LDP, Sanae Takaichi Jadi PM Perempuan Pertama Jepang

Sabtu, 4 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sanae Takaichi terpilih sebagai Ketua Partai Demokrat Liberal (LDP) Jepang, Sabtu (4/10/2025), mengalahkan Menteri Pertanian Shinjiro Koizumi. (Konichi Ueda)

Sanae Takaichi terpilih sebagai Ketua Partai Demokrat Liberal (LDP) Jepang, Sabtu (4/10/2025), mengalahkan Menteri Pertanian Shinjiro Koizumi. (Konichi Ueda)

JENDELANUSANTARA.COM, Tokyo – Mantan Menteri Dalam Negeri Sanae Takaichi terpilih sebagai Ketua Partai Demokrat Liberal (LDP) Jepang, Sabtu (4/10/2025), setelah mengalahkan Menteri Pertanian Shinjiro Koizumi dalam putaran kedua pemilihan internal partai.

Kemenangan ini menempatkan Takaichi, 64 tahun, di jalur untuk menjadi perdana menteri perempuan pertama Jepang.

Takaichi menggantikan Shigeru Ishiba, yang mundur pada awal September menyusul kekalahan koalisi LDP–Komeito dalam pemilihan majelis tinggi Juli lalu.

Masa jabatan Takaichi sebagai ketua partai akan berlangsung hingga 2027, dan ia hampir pasti akan dilantik sebagai perdana menteri pada akhir bulan ini mengingat dominasi LDP di parlemen.

Dalam pemilihan kali ini, lima kandidat bersaing memperebutkan kursi ketua partai. Selain Takaichi dan Koizumi, terdapat Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi, mantan Menteri Keamanan Ekonomi Takayuki Kobayashi, serta mantan Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi. Hayashi dan dua kandidat lain sama-sama lulusan Universitas Tokyo dan peraih gelar master dari Universitas Harvard.

Koizumi, 44 tahun, putra mantan perdana menteri Junichiro Koizumi, sempat unggul di kalangan anggota parlemen dengan dukungan kuat dari faksi muda partai.

Namun, suara anggota partai di daerah justru mengalir deras ke Takaichi, yang dikenal sebagai politikus konservatif garis keras dengan basis dukungan kuat di kalangan pemilih tradisional LDP.

Dalam jajak pendapat publik yang dilakukan NHK menjelang pemilihan, Takaichi menjadi kandidat paling populer, diikuti oleh Hayashi dan Koizumi.

Sementara itu, partai-partai oposisi seperti Partai Demokrat Konstitusional Jepang dan Nippon Ishin no Kai belum menunjukkan tanda-tanda konsolidasi untuk menandingi kekuatan LDP–Komeito di parlemen.

Jika dilantik akhir Oktober ini, Takaichi akan memimpin Jepang di tengah tantangan ekonomi yang melambat dan meningkatnya ketegangan keamanan di kawasan Asia Timur.

Dalam pidato kemenangannya, ia berjanji melanjutkan stabilitas politik dan memperkuat kebijakan pertahanan nasional.

“Saya ingin membangun Jepang yang kuat, aman, dan dihormati di dunia,” ujar Takaichi di markas besar LDP, Tokyo. (ihd)

Berita Terkait

Dana Umat Berpotensi Rp500 Triliun per Tahun, Perlu Kelola Terintegrasi
Israel Ingin Buru-buru Serang Iran, Donald Trump: Belum Diperlukan
Prabowo Buka Opsi Indonesia Keluar dari Dewan Perdamaian Gaza
Kemenag Dorong PTKIN Buka Kelas Internasional dan Ekspansi Global
Menag Sebut NU sebagai Pesantren Besar dan Memiliki Kekuatan Moderasi
Alquran Isyarat Indonesia: Mushaf Pertama Dunia, Curi Perhatian di Book Fair Kairo
Integrasi Data Guru Non-ASN Jadi Fokus Pemerintah 2026 untuk Pemerataan
HNW Nilai Dokumen Board of Peace Bertentangan dengan Konstitusi RI

Berita Terkait

Sabtu, 7 Februari 2026 - 21:45 WIB

Dana Umat Berpotensi Rp500 Triliun per Tahun, Perlu Kelola Terintegrasi

Selasa, 3 Februari 2026 - 23:44 WIB

Israel Ingin Buru-buru Serang Iran, Donald Trump: Belum Diperlukan

Selasa, 3 Februari 2026 - 22:48 WIB

Prabowo Buka Opsi Indonesia Keluar dari Dewan Perdamaian Gaza

Sabtu, 31 Januari 2026 - 21:17 WIB

Kemenag Dorong PTKIN Buka Kelas Internasional dan Ekspansi Global

Sabtu, 31 Januari 2026 - 21:05 WIB

Menag Sebut NU sebagai Pesantren Besar dan Memiliki Kekuatan Moderasi

Berita Terbaru

Petugas pada Kejaksaan Agung menggiring tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam kegiatan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya tahun 2022–2024 di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (10/2/2026). (KM)

HUKUM

Rekayasa HS Code Jadi Modus Penyimpangan Ekspor CPO

Selasa, 10 Feb 2026 - 23:44 WIB