JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan adanya praktik permintaan uang dalam proses pembagian kuota haji khusus tahun 2023–2024. Penelusuran itu dilakukan saat penyidik memeriksa lima saksi dari sejumlah perusahaan travel haji, Selasa (23/9/2025).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebutkan para saksi dimintai keterangan mengenai mekanisme perolehan kuota tambahan serta dugaan adanya pembayaran tertentu untuk mendapatkan jatah tersebut.
Lima saksi itu adalah Direktur Utama PT Saudaraku Muhammad Rasyid, Staf Operasional Haji PT Menara Suci Sejahtera Ali Jaelani, Direktur PT Al Andalus Nusantara Travel Siti Roobiah Zalfaa, Direktur PT Andromeda Atria Wisata Zainal Abidin, dan Direktur PT Dzikra Az Zumar Wisata Affif.
“Pemeriksaan difokuskan pada proses perolehan kuota tambahan haji khusus dan indikasi adanya permintaan uang terkait pemberian kuota itu,” kata Budi di Jakarta, Rabu (24/9/2025).
KPK sebelumnya mengumumkan penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan haji 2023–2024 sejak 9 Agustus 2025.
Dua hari sebelumnya, penyidik telah meminta keterangan dari mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, terkait perkara tersebut.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga dilibatkan untuk menghitung potensi kerugian negara. Berdasarkan penghitungan awal, kerugian akibat dugaan praktik penyelewengan kuota haji itu mencapai lebih dari Rp 1 triliun. KPK pun telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri, termasuk mantan Menag Yaqut.
Selain proses hukum di KPK, Panitia Khusus Angket Haji DPR RI juga menyoroti pembagian kuota tambahan haji 2024. Dari 20.000 kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi, Kementerian Agama membaginya masing-masing 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.
Skema tersebut tidak sesuai dengan amanat Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Regulasi itu menegaskan porsi haji khusus hanya sebesar 8 persen, sementara 92 persen dialokasikan untuk haji reguler. (ihd)
