JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan bahwa pucuk pimpinan di Kementerian Agama turut menerima aliran dana dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan pola aliran dana tersebut. “Pucuk ini kalau di direktorat, ya ujungnya direktur. Kalau di kedeputian, ujungnya deputi. Kalau di kementerian, ujungnya menteri,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (10/9).
Meski demikian, Asep tidak menyebut secara gamblang nama Menteri Agama pada saat perkara berlangsung, yakni Yaqut Cholil Qoumas. Ia hanya menegaskan ulang bahwa uang mengalir berjenjang hingga ke pimpinan kementerian.
Sehari sebelumnya, Asep memaparkan bahwa transaksi jual beli kuota haji khusus dilakukan agen perjalanan dengan pihak tertentu melalui jalur tidak langsung. “Ada yang lewat kerabat pejabat, staf ahli, maupun orang dekatnya,” ujarnya.
KPK resmi meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan sejak 9 Agustus 2025, setelah sebelumnya meminta keterangan dari mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, pada 7 Agustus. Dari hasil penghitungan awal bersama Badan Pemeriksa Keuangan, kerugian negara ditaksir lebih dari Rp 1 triliun. KPK juga mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri, termasuk Yaqut.
Selain KPK, Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan haji 2024. Salah satu sorotan adalah pembagian kuota tambahan 20.000 jamaah dari Pemerintah Arab Saudi, yang dibagi rata 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.
Skema tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Aturan itu menggariskan proporsi kuota haji khusus hanya 8 persen, sedangkan 92 persen untuk haji reguler. (ihd)
