JENDELANUSANTARA.COM, Badung — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan tidak akan bergabung dalam Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kendati demikian, partai berlambang banteng moncong putih itu menegaskan tetap akan mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan, sikap partai itu adalah berada di luar pemerintahan tanpa menjadi oposisi. Menurut dia, PDIP akan berperan sebagai kekuatan penyeimbang yang mengawal arah pembangunan nasional agar tetap berada dalam koridor konstitusi.
“Peran kita adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi,” ujar Megawati dalam pidatonya pada penutupan Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Sabtu (2/8/2025).
Megawati juga menegaskan bahwa PDIP tidak segan bersikap kritis dan vokal jika terdapat kebijakan pemerintah yang dinilai menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan hukum yang berlaku.
“Kita akan bersuara lantang jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan amanat penderitaan rakyat,” tegas Presiden kelima Republik Indonesia itu.
Ia menambahkan, posisi partai—baik di dalam maupun di luar pemerintahan—tidak menentukan keberpihakan politik PDIP. Sebaliknya, hal itu ditentukan oleh kesetiaan terhadap kebenaran dan moralitas politik yang diwariskan oleh pendiri bangsa, Soekarno.
“PDI Perjuangan akan terus menjadi pelopor perjuangan rakyat,” kata Megawati.
Dalam kongres tersebut, Megawati kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDIP untuk masa bakti 2025–2030. Selain pengukuhan, forum lima tahunan itu juga diisi dengan pembahasan arah kebijakan dan strategi partai ke depan melalui rapat komisi-komisi. (ihd
