Wapres Gibran Siap Bertugas di IKN atau Papua, Tunggu Arahan Presiden

Senin, 28 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyampaikan keterangan kepada awak media di sela kunjungan ke Posko Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau, Senin (28/7/2025). (Jennus)

Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyampaikan keterangan kepada awak media di sela kunjungan ke Posko Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau, Senin (28/7/2025). (Jennus)

JENDELANUSANTARA.COM, Pekanbaru — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kesiapannya untuk berkantor di mana saja, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, maupun di Papua. Namun, hingga kini ia masih menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Gibran saat menjawab pertanyaan wartawan seusai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru Sentra Abiseka, di Pekanbaru, Riau, Sabtu (27/7/2025). Dengan nada santai, Gibran menanggapi wacana berkantor di IKN yang sebelumnya juga diikuti wacana penugasan di Papua.

Kemarin nyuruh saya berkantor di Papua, sekarang di IKN, pindah-pindah terus,” ujar Gibran.

Sejumlah fraksi di DPR mengusulkan agar Wakil Presiden berkantor di IKN untuk memperkuat simbolisasi pemindahan pusat pemerintahan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua juga menyebutkan peran Wakil Presiden dalam memimpin percepatan pembangunan di Tanah Papua.

Menanggapi dua opsi lokasi kantor tersebut, Gibran menyatakan bahwa ia pada dasarnya siap ditempatkan di mana saja, sesuai dengan instruksi Presiden.

Saya ini pembantu Presiden. Siap ditugaskan di mana saja, di Papua, di IKN, kami menunggu perintah Presiden. Dan sebagai pembantu Presiden, harus siap,” tegas mantan Wali Kota Solo itu.

Lebih lanjut, Gibran mengatakan bahwa intensitas dirinya berada di lapangan lebih penting daripada lokasi kantor tetap. Menurut dia, pendekatan langsung ke masyarakat dan pengawasan terhadap eksekusi program prioritas Presiden Prabowo merupakan hal yang utama.

Saya bisa berkantor di mana saja. Karena saya lebih sering di lapangan, memastikan program-program, visi misi Pak Presiden tereksekusi dengan baik,” ujarnya.

Sikap fleksibel Gibran ini dinilai sejumlah pengamat sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, terutama dalam mewujudkan agenda prioritas nasional seperti pembangunan IKN dan percepatan pembangunan di Papua. (ihd)

Berita Terkait

Dana Umat Berpotensi Rp500 Triliun per Tahun, Perlu Kelola Terintegrasi
Prabowo Buka Opsi Indonesia Keluar dari Dewan Perdamaian Gaza
Kemenag Dorong PTKIN Buka Kelas Internasional dan Ekspansi Global
Menag Sebut NU sebagai Pesantren Besar dan Memiliki Kekuatan Moderasi
Alquran Isyarat Indonesia: Mushaf Pertama Dunia, Curi Perhatian di Book Fair Kairo
Integrasi Data Guru Non-ASN Jadi Fokus Pemerintah 2026 untuk Pemerataan
HNW Nilai Dokumen Board of Peace Bertentangan dengan Konstitusi RI
Kemenag Ingatkan Batas Akhir Sertifikasi Halal Produk Farmasi 17 Oktober 2026

Berita Terkait

Sabtu, 7 Februari 2026 - 21:45 WIB

Dana Umat Berpotensi Rp500 Triliun per Tahun, Perlu Kelola Terintegrasi

Selasa, 3 Februari 2026 - 22:48 WIB

Prabowo Buka Opsi Indonesia Keluar dari Dewan Perdamaian Gaza

Sabtu, 31 Januari 2026 - 21:17 WIB

Kemenag Dorong PTKIN Buka Kelas Internasional dan Ekspansi Global

Sabtu, 31 Januari 2026 - 21:05 WIB

Menag Sebut NU sebagai Pesantren Besar dan Memiliki Kekuatan Moderasi

Jumat, 30 Januari 2026 - 21:41 WIB

Alquran Isyarat Indonesia: Mushaf Pertama Dunia, Curi Perhatian di Book Fair Kairo

Berita Terbaru

Petugas pada Kejaksaan Agung menggiring tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam kegiatan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya tahun 2022–2024 di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (10/2/2026). (KM)

HUKUM

Rekayasa HS Code Jadi Modus Penyimpangan Ekspor CPO

Selasa, 10 Feb 2026 - 23:44 WIB