JPU Tuntut Hasto Kristiyanto 7 Tahun Penjara

Kamis, 3 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dengan pidana penjara tujuh tahun. Ia dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR serta perintangan penyidikan terhadap kasus yang melibatkan buronan Harun Masiku.

Dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025), jaksa menyatakan Hasto bersama-sama dengan sejumlah pihak telah memberikan suap kepada eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan, agar Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR melalui mekanisme PAW.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristiyanto dengan pidana penjara selama tujuh tahun dan denda Rp600 juta subsider enam bulan kurungan,” ujar jaksa di hadapan majelis hakim.

Jaksa juga menguraikan sejumlah hal yang memberatkan tuntutan terhadap Hasto, antara lain karena tidak mendukung program pemberantasan korupsi dan tidak mengakui perbuatannya. Sementara hal yang meringankan antara lain sikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, dan memiliki tanggungan keluarga.

Selain dugaan suap, Hasto juga didakwa menghalangi proses penyidikan dengan cara memerintahkan stafnya, Kusnadi, serta Harun Masiku untuk merusak alat komunikasi. Ia didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta pasal-pasal lain terkait perbuatan suap secara bersama-sama.

Dalam perkara ini, Hasto didakwa bersama advokat Donny Tri Istiqomah, kader PDIP Saeful Bahri, dan Harun Masiku yang hingga kini masih dalam pencarian. Persidangan lanjutan akan digelar dengan agenda pembacaan pleidoi atau nota pembelaan dari pihak terdakwa. (hdm)

Berita Terkait

Tersangka Korupsi ATR/BPN Klaim Setor Rp70 Miliar untuk Muktamar NU
KMP Minta Kejelasan Penanganan Dugaan Korupsi DBHP Purwakarta 2016–2025
Dua Bupati Divonis Lima Tahun Penjara Karena Korupsi di Hari yang Sama
Jokowi Tunjukkan Ijazah SD hingga Sarjana di Ruang Sidang, Roy Suryo Menyaksikan
Jokowi Hadir di PN Jakarta Timur, Mengaku Bawa Dokumen Ijazah Asli
Prabowo Berhentikan Listyo Sigit dari KSP, Tunjuk Ariyo Windutomo sebagai Plt
Prabowo Sudah Tahu Disadap oleh Listyo Sigit dan Dua Jenderal Polri
Perjuangkan HPN Inklusif, Firdaus Diberhentikan, SMSI Desak Dewan Pers Turun Tangan

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 09:24 WIB

Tersangka Korupsi ATR/BPN Klaim Setor Rp70 Miliar untuk Muktamar NU

Selasa, 17 November 2026 - 13:25 WIB

KMP Minta Kejelasan Penanganan Dugaan Korupsi DBHP Purwakarta 2016–2025

Selasa, 10 November 2026 - 18:14 WIB

Dua Bupati Divonis Lima Tahun Penjara Karena Korupsi di Hari yang Sama

Kamis, 5 November 2026 - 18:43 WIB

Jokowi Tunjukkan Ijazah SD hingga Sarjana di Ruang Sidang, Roy Suryo Menyaksikan

Kamis, 5 November 2026 - 11:00 WIB

Jokowi Hadir di PN Jakarta Timur, Mengaku Bawa Dokumen Ijazah Asli

Berita Terbaru