Aturan Mutasi Kendaraan Bermotor Berubah per Juni 2025, Ini Tahapan dan Syarat Terbaru

Rabu, 4 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Prosedur dan persyaratan mutasi kendaraan bermotor kembali mengalami penyesuaian pada Juni 2025. Pemilik kendaraan yang berpindah domisili diimbau untuk memahami tahapan baru ini agar proses administrasi di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) berjalan lancar dan sesuai ketentuan.

Mutasi kendaraan diperlukan ketika alamat pemilik pada surat tanda nomor kendaraan (STNK) tidak lagi sesuai dengan alamat tempat tinggal yang baru. Proses ini sekaligus dilakukan bersamaan dengan balik nama kendaraan dan melibatkan dua wilayah administrasi: Samsat asal dan Samsat tujuan sesuai domisili pemilik yang baru.

Kepolisian dan Dinas Pendapatan Daerah mengimbau pemilik kendaraan untuk tidak menggunakan jasa calo dalam pengurusan mutasi. “Seluruh tahapan dapat dilakukan secara mandiri dengan membawa dokumen asli dan fotokopi,” ujar petugas pelayanan Samsat Jakarta Timur, Selasa (3/6/2025).

Dokumen yang Diperlukan

Untuk mengajukan mutasi kendaraan, berikut dokumen yang perlu disiapkan:

  • Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dan fotokopi

  • STNK asli dan fotokopi

  • Kuitansi pembelian kendaraan bermaterai Rp 10.000 dan ditandatangani penjual

  • KTP asli dan fotokopi atas nama pemilik baru

  • Kartu Keluarga (KK) sebagai dokumen pendukung jika diminta

Prosedur Mutasi Keluar

Mutasi keluar kendaraan diawali dari kantor Samsat tempat kendaraan terdaftar. Tahapan yang harus dilalui antara lain:

  1. Datangi Samsat sesuai alamat pada STNK

  2. Lakukan cek fisik kendaraan (gesek nomor mesin dan rangka)

  3. Serahkan dokumen ke petugas cek fisik dan lakukan fotokopi sesuai arahan

  4. Isi formulir fiskal dan lunasi tunggakan pajak (jika ada)

  5. Serahkan berkas ke loket mutasi dan ambil surat jalan untuk mutasi ke daerah tujuan

Prosedur Mutasi Masuk

Selanjutnya, pemilik kendaraan perlu mendatangi Samsat tujuan sesuai domisili baru. Alur yang ditempuh adalah:

  1. Cek fisik ulang kendaraan dan serahkan seluruh dokumen serta surat jalan

  2. Isi formulir mutasi dan bayar biaya cabut berkas

  3. BPKB asli akan ditahan sementara; pemilik diberi surat pengantar untuk pengambilan di Polres

  4. Ambil STNK dan pelat nomor baru setelah proses selesai

Penyesuaian prosedur ini bertujuan menyederhanakan alur pelayanan sekaligus meningkatkan akurasi data kendaraan secara nasional. Pemerintah mendorong masyarakat untuk aktif memperbarui dokumen kendaraan demi kepatuhan hukum dan kemudahan administrasi. (ihd/ihd)

Berita Terkait

Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional Tahun 2026 “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”
Akhir Tahun, Samsat Keliling Permudah Bayar Pajak Kendaraan
UMP DKI 2026 Hampir Final, Pramono Janji Putuskan dengan Adil
Peringatan BMKG, Mayoritas Wilayah Indonesia Diguyur Hujan Hari Ini
RSCM Kencana Resmikan Pusat Layanan IBD, Perkuat Penanganan Radang Usus Kronis
Ahli Waris Wajib Tahu: Prosedur Resmi Mengurus Balik Nama Tanah Warisan
BPJS Gratis Kini Berbasis DTSEN: Begini Cara Daftar dan Aktivasinya
Balik Nama Sertifikat Tanah yang Pemiliknya Meninggal, Ini Langkah dan Dokumen yang Wajib Disiapkan

Berita Terkait

Senin, 2 Februari 2026 - 19:11 WIB

Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional Tahun 2026 “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”

Selasa, 23 Desember 2025 - 08:21 WIB

Akhir Tahun, Samsat Keliling Permudah Bayar Pajak Kendaraan

Senin, 8 Desember 2025 - 15:05 WIB

UMP DKI 2026 Hampir Final, Pramono Janji Putuskan dengan Adil

Minggu, 30 November 2025 - 07:49 WIB

Peringatan BMKG, Mayoritas Wilayah Indonesia Diguyur Hujan Hari Ini

Kamis, 27 November 2025 - 11:40 WIB

RSCM Kencana Resmikan Pusat Layanan IBD, Perkuat Penanganan Radang Usus Kronis

Berita Terbaru

Petugas pada Kejaksaan Agung menggiring tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam kegiatan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya tahun 2022–2024 di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (10/2/2026). (KM)

HUKUM

Rekayasa HS Code Jadi Modus Penyimpangan Ekspor CPO

Selasa, 10 Feb 2026 - 23:44 WIB