JENDELANUSANTARA.COM, Bogor – Rapat Koordinasi mengenai Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang di gelar di auditorium Gedung Setda Kabupaten Bogor langsung di pimpin oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf.
Hadir juga Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi beserta Kepala Daerah se Provinsi Jawa Barat salah satunya Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto yang didampingi Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Alexander Zulkarnaen, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Warsim, Bapelitbangda dan dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
Dalam paparannya, Mensos RI Gus Ipul berharap Sekolah Rakyat ini menjadi target untuk Provinsi Jawa Barat dibangun 30 sekolah rakyat dengan satu kabupaten atau kota datu sekolah rakyat.
Sekolah Rakyat ini menjadi diutamakan untuk keluarga miskin dan berdomisili di dekat bangunnya sekolah rakyat tersebut, untuk indikatornya akan ditentukan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN).
Sementara tanggapan ini dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyambut baik dan akan segera di konsolidasikan kepada Bupati dan Wali Kota agar menentukan panlok sekolah rakyat tersebut.
“Lagi dikombinasikan semua untuk membandingkan satu dengan yang lain, tapi acuannya sekolah unggulan,” katanya.
Ia tegaskan akan segera dikoordinasikan bersama Bupati dan Wali Kota terkait sekolah rakyat itu, akan segera ditentukan lokasinya dan menargetkan memutus transmisi kemiskinan.
Sementara itu, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto juga menyambut baik program sekolah rakyat ini yang diharapkan bisa menjadi solusi terbaik untuk anak anak yang putus sekolah yang akan diwajibkan program 12 tahun belajar.
“kami kepala daerah di Jawa Barat akan membahas mengenai ini dan sesuai kriterianya, tinggal rapat kembali untuk menentukan titik lokasinya dan ajukan ke Provinsi Jawa Barat” Jelas Tri Adhianto.
Dengan adanya program sekolah rakyat ini, Tri mengaku program terbaik untuk masyarakat, karena menurutnya jika anak pengemis tidak perlu mengikuti jejak menjadi pengemis lagi, ia bisa bersekolah dengan berbagai kurikulum yang disadurkan di sekolah rakyat sehingga kata Gubernur Jawa Barat betul untuk memutus transmisi kemiskinannya.(Nad)
Sumber : Biro Humas Kementerian Sosial RI/Diskominfostandi
