Terbitkan Surat Edaran, Mendagri Imbau Kepala Daerah Bangun Koordinasi Wujudkan Pilkada 2024 Aman dan Damai

Selasa, 21 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM – Jakarta, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 200.2.1/2222/SJ tentang Stabilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024. SE yang ditujukan kepada gubernur dan bupati/wali kota seluruh Indonesia tersebut, salah satunya menekankan agar kepala daerah dapat membangun koordinasi lintas pihak dalam menjaga Pilkada 2024 berjalan aman dan damai.

Koordinasi dilakukan kepala daerah bersama forum pimpinan daerah; pemangku kepentingan terkait; aparat keamanan TNI, Polri, dan unsur lainnya; tokoh agama; tokoh adat; serta tokoh masyarakat lainnya. Upaya ini dalam rangka menciptakan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat sesuai tugas dan fungsi.

“Sehingga Pilkada Serentak Tahun 2024 terlaksana dengan aman dan damai,” tegas Mendagri dalam SE tertanggal 13 Mei 2024 tersebut.

Selain itu, Mendagri mengimbau seluruh kepala daerah agar memastikan realisasi anggaran dana hibah Pilkada Serentak 2024 pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 60 persen dari total dana dibah. Hal ini sesuai SE Mendagri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pilkada Tahun 2024, sekaligus SE Mendagri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 terkait ihwal yang sama.

Tak hanya itu, dalam SE tersebut Mendagri juga menekankan pentingnya kepala daerah meningkatkan peran partisipasi asosiasi atau perhimpunan wartawan dalam mendukung Pilkada 2024. Hal ini melalui kerja sama dengan wartawan dan media massa agar berkontribusi dalam sosialisasi, edukasi, dan literasi yang bertujuan mencerdaskan pemilih serta meningkatkan partisipasi pemilih. “Serta mencegah pemberitaan negatif sebagai upaya memperkuat legitimasi hasil Pilkada Serentak 2024,” lanjutnya.

Adapun kerja sama tersebut dilaksanakan bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) atau asosiasi/perhimpunan wartawan dan organisasi lain, yang memiliki unsur keanggotaan di seluruh Indonesia.

Terakhir, kepala daerah diminta melaporkaan pelaksanaan SE tersebut secara berjenjang kepada Mendagri melalui Sekretariat Jenderal paling lama Juni 2024.(Wan)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Kunci Gelar Juara Umum Sekaligus Sukses Jadi Tuan Rumah Porprov, Wawali Harris Bobihoe Nilai Capaian Ini Milik Seluruh Warga Kota Bekasi
Jaga Kepastian Hukum Kekayaan Intelektual, Pendaftar Pertama Merek EXCELLTEL Minta Menkum dan Dirjen KI Awasi Potensi Duplikasi Merek
KH Agus Muslim Dorong Kantor PCNU Jakarta Utara Jadi Pusat Layanan Umat
KP-MBG Adukan Kasus Sri Rahayu ke Komnas Perempuan, Desak BGN Bertanggung Jawab atas Perlindungan Pekerja MBG
Kemenag Susun Regulasi, Atur Ratusan Ribu Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Lembaga Pendidikan Alquran
Kawal Stabilitas Harga dan Belanja Daerah, Mendagri Tegaskan Kontribusi Pemda Penentu Laju Ekonomi Nasional
Jaga Daya Beli Masyarakat dan Percepat Transformasi Layanan Pemda, Mendagri Dinobatkan sebagai Tokoh Pengendalian Inflasi Daerah
Wujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Wamendagri Ribka Dorong Penyelesaian Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Empat DOB Papua

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 12:34 WIB

Kunci Gelar Juara Umum Sekaligus Sukses Jadi Tuan Rumah Porprov, Wawali Harris Bobihoe Nilai Capaian Ini Milik Seluruh Warga Kota Bekasi

Sabtu, 21 November 2026 - 20:28 WIB

Jaga Kepastian Hukum Kekayaan Intelektual, Pendaftar Pertama Merek EXCELLTEL Minta Menkum dan Dirjen KI Awasi Potensi Duplikasi Merek

Sabtu, 21 November 2026 - 15:15 WIB

KH Agus Muslim Dorong Kantor PCNU Jakarta Utara Jadi Pusat Layanan Umat

Jumat, 20 November 2026 - 20:57 WIB

KP-MBG Adukan Kasus Sri Rahayu ke Komnas Perempuan, Desak BGN Bertanggung Jawab atas Perlindungan Pekerja MBG

Jumat, 20 November 2026 - 18:56 WIB

Kemenag Susun Regulasi, Atur Ratusan Ribu Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Lembaga Pendidikan Alquran

Berita Terbaru