JENDELANUSANTARA.COM – Jakarta, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menjelaskan, alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) merupakan bagian dari perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal itu terutama dalam menyelaraskan berbagai dokumen perencanaan pusat dan daerah. Contoh yang lebih konkret yaitu membantu kepala daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) agar sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Hal itu dijelaskan Suhajar saat menerima audiensi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas dengan Sivitas Akademika IPDN. Pertemuan itu berlangsung di Aula Zamhir Islamie, IPDN Kampus Jakarta, Selasa (27/2/2024).
“Kita punya tentara kita sebar di seluruh Indonesia sebagai perekat NKRI, kita punya polisi kita sebar ke seluruh Nusantara sebagai perekat NKRI, alumni sekolah pamong ini diharapkan memperkuat perekat NKRI di dalam tubuh pegawai negeri sipil,” terang Suhajar.
Dirinya menceritakan sejarah berdirinya IPDN, yang cikal bakalnya jauh sebelum Indonesia merdeka atau saat pemerintahan Hindia Belanda. Dalam perjalanannya, sebelum menjadi IPDN, sekolah ini kerap berganti nama baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan. Setelah masa kemerdekaan, IPDN merupakan sekolah pertama yang didirkan untuk membantu Kemendagri mengurus urusan pemerintahan hingga ke tingkat desa. Saat itu IPDN masih bernama Sekolah Menengah Tinggi Pangreh Praja, yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Menengah Pegawai Pemerintahan Administrasi Atas.
Sejak awal sekolah ini berdiri memang dikhususkan untuk melahirkan para pamong praja yang disiapkan menjadi aparatur pemerintahan dalam negeri. Hingga saat ini, kata dia, IPDN terus membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, baik di tengah kota maupun pulau terpencil. Dia menegaskan, tidak ada pilihan bagi alumni IPDN selain siap ditempatkan di mana pun. “Di tengah kota atau di puncak gunung, di mana ada rakyat yang harus dilayani,” jelasnya.(Wan)
Sumber: Puspen Kemendagri
