JENDELANUSANTARA.COM, SLEMAN – Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta membahas sistem royalti musik berkeadilan melalui Focus Group Discussion, menghadirkan akademisi, musisi, regulator, serta pelaku usaha.
FGD bertajuk konsep ideal benefit sharing pembagian royalti musik digelar di The Alana Hotel Yogyakarta, Kamis, sebagai bagian penelitian hibah Kemendiktisaintek 2026.
Ketua peneliti Asma Karim menjelaskan penelitian bertujuan merumuskan pembagian manfaat yang melindungi pencipta lagu sekaligus menjamin keberlangsungan industri kreatif nasional berkelanjutan.
Dekan Fakultas Hukum UWM Dr Hartanto mengapresiasi keberhasilan tim memperoleh hibah penelitian kompetitif dan berharap hasilnya menjawab polemik tata kelola royalti musik.
“Penelitian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang mampu menjawab berbagai persoalan aktual terkait pengelolaan royalti musik di Indonesia,” ujar Hartanto kepada peserta.
Diskusi menghadirkan musisi Lilik Sugiyarto atau Umbel, promotor Harri Prakosa, Albertus Andrianto dari PHRI Sleman, serta Komisioner LMKN Suyud Margono.
Umbel menegaskan royalti bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan penghargaan terhadap karya kreatif yang menjaga keberlangsungan ekosistem musik Indonesia secara bersama-sama berkelanjutan.
“Royalti adalah solidaritas untuk saling mendukung, bergandengan tangan, tidak saling menyalahkan agar industri semakin eksis,” tegas Umbel disambut antusias seluruh peserta.
Promotor Cherry Pop Festival, Harri Prakosa, mengungkapkan persoalan royalti muncul karena banyak penampil masih membawakan lagu milik pihak lain dalam festival musik.
“Promotor kini mulai mengutamakan penampil yang dikenal melalui karya orisinal sehingga persoalan royalti dapat diminimalkan,” jelas Harri mengenai perkembangan industri pertunjukan.
Wakil Ketua Bidang Advokasi PHRI Sleman Albertus Andrianto menegaskan pelaku usaha tidak menolak membayar royalti apabila mekanismenya transparan, proporsional, serta memberikan kepastian hukum.
“Pertanyaannya bukan lagi perlu atau tidak membayar royalti, melainkan bagaimana mekanisme paling adil bagi seluruh pihak,” kata Albertus dalam paparannya.
Albertus mengusulkan skema mempertimbangkan skala usaha, tingkat okupansi, kondisi bisnis, pembayaran digital satu pintu, serta insentif bagi pelaku usaha yang patuh.
Komisioner LMKN Suyud Margono memaparkan digitalisasi lisensi dan distribusi royalti, termasuk tantangan baru akibat berkembangnya konser daring, hybrid, serta platform digital.
Peserta juga menyoroti potensi double payment, validitas data perhitungan royalti, hingga perlunya mekanisme verifikasi usaha agar sistem berjalan objektif, transparan, dan akuntabel.
“Harus ada kemanfaatan, keadilan, dan keberlanjutan bagi seluruh pihak,” tutup Asma Karim, seraya berharap penelitian menjadi rujukan kebijakan royalti musik nasional.(ady)
