JENDELANUSANTARA.COM, Bandung – Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, menghadiri kegiatan Presentasi dan Wawancara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik terkait inovasi Patriot Single Window (PSW) yang terintegrasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), di Bandung.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam memperkuat keterbukaan informasi publik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui transformasi digital. Melalui PSW, Pemkot Bekasi berupaya menghadirkan akses layanan informasi yang lebih sederhana, terpadu, dan mudah dijangkau oleh masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Abdul Harris Bobihoe didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Bekasi beserta jajaran terkait. Ia memaparkan inovasi PSW sebagai salah satu langkah strategis dalam mengintegrasikan berbagai akses layanan publik ke dalam satu ekosistem digital.
Integrasi portal Patriot Single Window dengan website PPID menjadi salah satu fokus pengembangan. Langkah ini bertujuan menyatukan akses informasi dan layanan publik dalam satu alur digital sehingga masyarakat tidak perlu menghadapi proses pencarian informasi yang terpisah-pisah.
Melalui integrasi tersebut, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi publik secara lebih praktis, transparan, dan efisien. Selain itu, sistem yang terhubung juga diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Dalam pemaparannya, Abdul Harris Bobihoe menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan yang berkualitas.
“Transformasi digital harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui Patriot Single Window yang terintegrasi dengan layanan PPID, kami ingin menghadirkan akses informasi publik yang lebih mudah, sederhana, transparan, dan tidak terfragmentasi. Masyarakat harus dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui layanan yang semakin praktis dan terhubung,” ujar Abdul Harris Bobihoe.
Ia menambahkan, pengembangan layanan digital tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengakses informasi serta merasakan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah.
“Bagi Pemerintah Kota Bekasi, keterbukaan informasi bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan wujud akuntabilitas dan kepercayaan kepada masyarakat. Karena itu, inovasi digital harus terus dikembangkan agar pelayanan publik semakin efektif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan warga,” tambahnya.
Lebih lanjut, keikutsertaan Pemerintah Kota Bekasi dalam presentasi dan wawancara Monev ini menjadi momentum untuk menyampaikan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Evaluasi tersebut juga menjadi ruang untuk memperkuat komitmen perangkat daerah dalam menyediakan informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan penguatan integrasi PSW dan website PPID, Pemerintah Kota Bekasi berharap dapat terus membangun ekosistem pelayanan publik berbasis digital yang semakin terkoordinasi. Upaya ini sejalan dengan semangat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat Kota Bekasi.(lsi)
Sumber : Diskominfostandi
