KPK Dalami Dugaan Pemberian Uang dan Tawaran Jet Pribadi kepada Silmy Karim

Rabu, 23 September 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Juru bicara KPK Budi Prasetyo memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa (21/10/2025). (Jennus)

Juru bicara KPK Budi Prasetyo memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa (21/10/2025). (Jennus)

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pemberian uang dan tawaran fasilitas jet pribadi oleh Presiden Komisaris Tempo Scan Group Handojo Selamet Muljadi kepada mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim. Pemberian uang itu diduga disalurkan melalui staf Silmy.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, nilai uang yang diduga diberikan Handojo berkisar Rp50 juta hingga Rp500 juta. Dugaan tersebut disampaikan Budi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

”Diduga demikian,” ujar Budi ketika dikonfirmasi mengenai dugaan pemberian uang melalui staf Silmy.

Selain dugaan pemberian uang, penyidik KPK juga mendalami tawaran penggunaan jet pribadi kepada Silmy. Budi mengatakan, penyidik masih menelusuri tujuan dan konteks penawaran fasilitas tersebut dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).

”Penyidik masih terus mendalami,” katanya.

Handojo telah diperiksa KPK sebagai saksi dalam perkara tersebut pada Selasa (22/9). Pemeriksaan itu menjadi bagian dari upaya penyidik mengungkap dugaan aliran uang dan fasilitas yang berkaitan dengan perkara yang menjerat sejumlah pejabat imigrasi.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait dugaan korupsi dalam pengurusan izin tinggal WNA. Dalam rangkaian operasi tersebut, Silmy Karim, yang saat itu menjabat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, menyerahkan diri kepada KPK.

Pada 4 Juni 2026, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA periode 2022–2026. Praktik tersebut diduga berlangsung di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang kemudian menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Selain Silmy Karim, yang pernah menjabat Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023–2024, KPK menetapkan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi periode 2024–2025, Saffar Muhammad Godam, sebagai tersangka.

Enam tersangka lainnya ialah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra; Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah; Kepala Subdirektorat Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Tessar Bayu Setyaji dan Bagus Bramantyo; Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas Juniadi Sri Priambudi; serta staf Subdirektorat Izin Tinggal Gusti Benardiansyah.

KPK menduga para tersangka memperoleh uang sekitar Rp145,5 miliar melalui praktik pemerasan pengurusan izin tinggal WNA selama periode 2022–2026. Penyidik masih mendalami keterkaitan dugaan pemberian uang dan tawaran fasilitas jet pribadi dengan perkara tersebut. (ihd)

Berita Terkait

KMP Minta Kejelasan Penanganan Dugaan Korupsi DBHP Purwakarta 2016–2025
Dua Bupati Divonis Lima Tahun Penjara Karena Korupsi di Hari yang Sama
Jokowi Tunjukkan Ijazah SD hingga Sarjana di Ruang Sidang, Roy Suryo Menyaksikan
Jokowi Hadir di PN Jakarta Timur, Mengaku Bawa Dokumen Ijazah Asli
Prabowo Berhentikan Listyo Sigit dari KSP, Tunjuk Ariyo Windutomo sebagai Plt
Prabowo Sudah Tahu Disadap oleh Listyo Sigit dan Dua Jenderal Polri
Perjuangkan HPN Inklusif, Firdaus Diberhentikan, SMSI Desak Dewan Pers Turun Tangan
Dugaan Perundungan Picu Penembakan Polisi oleh Yunior di Pondok Cabe

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 13:25 WIB

KMP Minta Kejelasan Penanganan Dugaan Korupsi DBHP Purwakarta 2016–2025

Selasa, 10 November 2026 - 18:14 WIB

Dua Bupati Divonis Lima Tahun Penjara Karena Korupsi di Hari yang Sama

Kamis, 5 November 2026 - 18:43 WIB

Jokowi Tunjukkan Ijazah SD hingga Sarjana di Ruang Sidang, Roy Suryo Menyaksikan

Kamis, 5 November 2026 - 11:00 WIB

Jokowi Hadir di PN Jakarta Timur, Mengaku Bawa Dokumen Ijazah Asli

Rabu, 4 November 2026 - 14:42 WIB

Prabowo Berhentikan Listyo Sigit dari KSP, Tunjuk Ariyo Windutomo sebagai Plt

Berita Terbaru