JENDELANUSANTARA.COM, YOGYAKARTA – Organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan salah satu kekuatan penting dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Keberadaannya menjadi representasi masyarakat sipil yang berperan memperjuangkan aspirasi, membangun solidaritas, memberikan pelayanan sosial, hingga membantu menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat.
Secara historis, banyak organisasi masyarakat lahir dari semangat memperjuangkan nilai. Organisasi tumbuh melalui kerja sosial, pendidikan, pelayanan kemanusiaan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, seiring perubahan sosial dan politik, organisasi masyarakat menghadapi tantangan ketika orientasi awal berbasis nilai mulai berhadapan dengan kepentingan politik maupun ekonomi.
Guru Besar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Sunyoto Usman, M.A., menilai persoalan utama ormas saat ini bukan terletak pada keberadaannya, melainkan pada perubahan orientasi yang dapat terjadi dalam perjalanan organisasi.
Secara sosiologis, Sunyoto membagi perkembangan orientasi ormas ke dalam tiga sisi, yakni perjuangan nilai, perluasan jaringan, dan kepentingan.
“Kalau secara umum, tingkatan ormas itu ada tiga sisi. Pertama, memperjuangkan nilai-nilai. Yang kedua itu untuk memperluas jaringan. Yang ketiga itu tindakan-tindakan yang lebih pada kepentingan,” ujar Sunyoto dalam wawancara secara daring, Kamis (3/9/2026).
Menurutnya, perjuangan nilai dan pembangunan jaringan merupakan bagian penting dari fungsi sosial organisasi. Ormas yang tumbuh dari nilai dan kebutuhan masyarakat cenderung memiliki ikatan sosial yang kuat dengan anggotanya maupun lingkungan sekitar.
Persoalan dapat muncul ketika kepentingan tertentu mulai menjadi orientasi dominan dan menggeser nilai yang menjadi dasar organisasi.
“Kepentingan itu bisa kepentingan politik, bisa kepentingan ekonomi, dan kepentingan yang lain. Nah, yang ketiga inilah yang kemudian organisasi itu bisa menodai nilai-nilai yang terdapat dalam anggaran dasarnya,” jelas Sunyoto.
Ketika Kepentingan Menggeser Nilai Dasar Organisasi
Keterlibatan ormas dalam ruang publik pada dasarnya merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Organisasi masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, membangun jaringan, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat sepanjang dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
Namun, menurut Sunyoto, persoalan muncul ketika kepentingan eksternal mulai memengaruhi arah organisasi dan mendorong penggunaan kekuatan sosial untuk mencapai tujuan tertentu.
“Biasanya kalau sudah kepentingan itu ada faktor-faktor eksogen, faktor luar yang masuk di situ. Nah, inilah yang kemudian potensial untuk melakukan kekerasan, membuat fitnah dan sebagainya demi kepentingan yang ingin dicapai,” katanya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan organisasi masyarakat bukan sekadar mempertahankan eksistensi atau memperluas jaringan, tetapi juga menjaga nilai yang menjadi fondasi organisasi.
Kekuatan sebuah ormas, menurut perspektif tersebut, tidak semestinya hanya diukur dari jumlah anggota, luas jaringan, atau besarnya pengaruh. Integritas, konsistensi terhadap nilai, serta kontribusi nyata kepada masyarakat juga menjadi ukuran penting.
Ketika kekuatan sosial tidak lagi digunakan untuk kepentingan masyarakat, tetapi diarahkan untuk mengejar kepentingan tertentu, organisasi berpotensi kehilangan legitimasi moral yang sebelumnya dibangun melalui kerja sosial.
Dari Mobilisasi Massa ke Ruang Politik
Perubahan orientasi tersebut juga terlihat dari semakin kompleksnya hubungan antara organisasi masyarakat dan ruang politik.
Sunyoto menjelaskan bahwa secara historis ormas banyak berperan sebagai kekuatan sosial yang melakukan mobilisasi masyarakat untuk memperjuangkan nilai atau kepentingan tertentu. Namun, dalam perkembangannya, sebagian organisasi mulai memiliki hubungan yang semakin dekat dengan institusi politik.
“Organisasi sosial itu pada awalnya diperankan untuk memobilisasi massa. Kemudian berkembang sebagai partner untuk memperjuangkan sesuatu. Kalau yang sekarang, dugaan saya mereka sudah masuk ke organisasi politik, ke institusi politik,” ujarnya.
Menurut Sunyoto, perubahan tersebut membuat sebagian organisasi memiliki posisi yang semakin strategis dalam dinamika politik.
“Mereka tidak sekadar men-support partai politik atau lembaga-lembaga yang berasosiasi dengan politik, tapi sudah mulai memiliki peran sentral,” tambahnya.
Kedekatan dengan politik, lanjutnya, tidak serta-merta menjadi persoalan selama organisasi tetap mampu mempertahankan orientasi sosial dan nilai yang menjadi dasar pendiriannya. Tantangannya adalah memastikan kepentingan politik praktis tidak mengambil alih fungsi sosial organisasi.
Sebab, ketika batas antara kepentingan sosial dan kepentingan politik semakin kabur, kekuatan organisasi dapat digunakan bukan lagi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat secara luas, melainkan untuk mendukung agenda kelompok tertentu.
Ormas Tetap Penting bagi Demokrasi
Meski menyoroti potensi pergeseran orientasi, Sunyoto menegaskan bahwa keberadaan organisasi masyarakat tetap penting bagi kehidupan demokrasi Indonesia.
Ormas dapat menjadi ruang partisipasi warga sekaligus jembatan antara masyarakat dan negara. Melalui organisasi, masyarakat dapat mengartikulasikan aspirasi, mengembangkan solidaritas, memberikan pelayanan sosial, serta ikut menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungannya.
Karena itu, persoalannya bukan bagaimana menghilangkan keberadaan ormas, tetapi bagaimana memastikan organisasi tetap menjalankan fungsi sosialnya secara bertanggung jawab.
Organisasi masyarakat yang kuat, menurutnya, bukan semata-mata organisasi yang memiliki massa besar atau pengaruh politik luas. Kekuatan tersebut seharusnya dibangun melalui kepercayaan masyarakat, konsistensi terhadap nilai, dan kontribusi nyata bagi kehidupan sosial.
“Pertama itu kemanusiaan, lakukan gerakan kemanusiaannya. Yang kedua itu keadilan, bagaimana sekarang merumuskan keadilan itu untuk tidak merasa besar dan melakukan diskriminasi,” ujar Sunyoto.
Nilai kemanusiaan dan keadilan, menurutnya, perlu menjadi pijakan agar kekuatan organisasi tidak berubah menjadi alat tekanan terhadap kelompok lain.
Menjaga Ormas Tetap Menjadi Kekuatan Sipil
Di tengah perubahan sosial dan politik, organisasi masyarakat akan terus menghadapi berbagai kepentingan yang dapat memengaruhi arah gerak organisasi. Karena itu, kemampuan melakukan refleksi internal menjadi penting agar organisasi tidak kehilangan tujuan awal pendiriannya.
Ormas yang ideal bukanlah organisasi yang memperoleh pengaruh karena kemampuan memberikan tekanan, melainkan organisasi yang mendapatkan kepercayaan karena nilai dan kontribusinya.
Penguatan masyarakat sipil pada akhirnya tidak cukup hanya dengan memperbanyak organisasi. Yang lebih penting adalah memastikan organisasi tersebut mampu menjaga integritas, menghormati hukum, serta menggunakan kekuatan sosial untuk kepentingan kemanusiaan dan keadilan.
Dengan demikian, ormas tetap dapat menjalankan perannya sebagai salah satu pilar demokrasi tanpa kehilangan arah di tengah tarik-menarik kepentingan sosial, ekonomi, dan politik. (GLA)
Sumber : humas umy
