JENDELANUSANTARA.COM, Jogja – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menggelar aksi unjuk rasa di Yogyakarta, Senin (22/6/2026).
Massa menyuarakan aspirasi terkait sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran dengan mengawali aksi di kawasan Titik Nol Kilometer sebelum melakukan long march menuju Gedung DPRD DIY.
Setibanya di kompleks DPRD DIY sekitar pukul 13.30 WIB, massa aksi mendapat pengawalan dari aparat kepolisian dan TNI.
Jajaran Sekretariat DPRD DIY juga tampak menyambut kedatangan mahasiswa yang bersiap menyampaikan tuntutannya melalui aksi damai.
Dalam orasinya, salah seorang perwakilan IMM menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap pelaksanaan berbagai program pemerintah di daerah.
“Kami ke sini mengajak wakil rakyat tegas menyatakan sikap dan mengawal evaluasi kebijakan pemerintah, baik Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Koperasi Desa Merah Putih (KDMP),” tegas orator dari atas mobil komando.
Menurut massa aksi, DPRD DIY memiliki peran strategis untuk memastikan setiap kebijakan nasional yang diterapkan di daerah benar-benar berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin wakil rakyat tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut mengawasi dan mengevaluasi implementasi program-program tersebut,” ujar orator lainnya.
Mahasiswa juga mendesak seluruh fraksi di DPRD DIY membuka ruang dialog dan menyampaikan sikap resmi terhadap berbagai kebijakan yang dinilai perlu dievaluasi.
“Kami berharap seluruh fraksi bersedia menemui kami dan bersama-sama mengawal kepentingan rakyat,” kata salah seorang peserta aksi.
Hingga siang hari, ratusan mahasiswa masih bertahan di halaman Gedung DPRD DIY sambil menunggu perwakilan fraksi menemui mereka.
Mereka menegaskan aksi dilakukan secara damai dan akan terus berlangsung hingga aspirasi mereka didengar oleh para legislator daerah.
“Tujuan kami bukan sekadar menyampaikan kritik, tetapi memastikan kebijakan pemerintah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tegas orator. Ia menambahkan,
“Mahasiswa akan terus mengawal kebijakan publik agar berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.”(WAW)
