Sri Sultan, KPK, dan Polri Dorong Penguatan Tata Kelola Dana Kalurahan Bebas Korupsi

Selasa, 28 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM, Jogja – Komandan Korem (Danrem) 072/Pamungkas Brigjen TNI Yuniar Dwi Hantono menghadiri kegiatan penguatan tata kelola dana kalurahan/kelurahan di DIY.

Acara bertajuk Laku Sasmita Amrih Nirmala ini digelar di Taman Budaya Embung, Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Selasa (28/4/2026).

Kegiatan ini menegaskan komitmen bersama menciptakan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan bebas korupsi.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Kapolda DIY Anggoro Sukartono, serta Wakil Kepala Kortas Tipikor Polri Boro Windu Danandito.

Hadir pula Deputi KPK RI Ely Kusumastuti bersama jajaran Forkopimda, bupati/wali kota, hingga lurah se-DIY.

“Ini bukan sekadar acara seremonial, tapi bentuk keseriusan bersama dalam menjaga amanah rakyat,” ujar salah satu pejabat yang hadir.

Kepala Dinas PMK2PS DIY KPH Yudanegara menekankan makna filosofi kegiatan tersebut.

“Laku Sasmita Amrih Nirmala mengajarkan kepekaan, kehati-hatian, dan kewaspadaan dalam mengelola dana publik,” tegasnya.

Ia menambahkan, “Dengan besarnya anggaran kalurahan, integritas dan komitmen menjadi kunci agar tidak terjadi penyimpangan.”

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X juga menegaskan pentingnya tanggung jawab moral pemerintah.

“Pemerintah harus menjadi penjaga amanah rakyat dengan menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas,” katanya.

Ia menambahkan, “Kalurahan dan kelurahan adalah garda terdepan pelayanan publik, sehingga tata kelola keuangannya harus tertib, efisien, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.”

Sementara itu, Brigjen Pol. Boro Windu Danandito mengingatkan potensi kerawanan korupsi.

“Penyalahgunaan wewenang, proyek fiktif, hingga pungutan liar harus diwaspadai,” ujarnya. Senada, Deputi KPK RI Ely Kusumastuti menegaskan,

“Penguatan tata kelola dana desa adalah langkah strategis menekan korupsi dari level paling bawah.”

Ia menambahkan, “Pengawasan dan partisipasi masyarakat harus terus ditingkatkan agar tercipta pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas.” (waw)

Berita Terkait

Konsep “Tepo Slira – Ngrumat Roso” Warnai Gathering Komunitas Bajaj Jogja
Ajang PPMKI Jateng Tour 2026 Setara Kejurnas, Persaingan Dipastikan Ketat
Percasi Kota Yogyakarta Gelar Muskot, Pembinaan Usia Dini Jadi Sorotan
Fakultas Hukum UWM Buktikan Kualitas Akademik Lewat Kompetisi Debat Hukum 2026
BPBD Sleman Catat Dampak Angin Kencang, Rumah Warga dan Usaha Terdampak
Dibalik Popularitas Herbal Sachet, Ada Edukasi Konsumsi yang perlu dipahami
Pembunuhan Siswa Bantul Picu Keprihatinan, DPR Dorong Hukuman Maksimal bagi Pelaku
Ribuan Masyarakat Jogja Deklarasikan Komitmen Jaga Kondusivitas Kota

Berita Terkait

Kamis, 30 April 2026 - 17:01 WIB

Konsep “Tepo Slira – Ngrumat Roso” Warnai Gathering Komunitas Bajaj Jogja

Kamis, 30 April 2026 - 16:54 WIB

Ajang PPMKI Jateng Tour 2026 Setara Kejurnas, Persaingan Dipastikan Ketat

Kamis, 30 April 2026 - 16:09 WIB

Percasi Kota Yogyakarta Gelar Muskot, Pembinaan Usia Dini Jadi Sorotan

Kamis, 30 April 2026 - 14:11 WIB

Fakultas Hukum UWM Buktikan Kualitas Akademik Lewat Kompetisi Debat Hukum 2026

Kamis, 30 April 2026 - 09:14 WIB

BPBD Sleman Catat Dampak Angin Kencang, Rumah Warga dan Usaha Terdampak

Berita Terbaru