Otonomi Daerah Diuji, DPRD Kota Bekasi Minta Pusat Stop Pangkas Dana Transfer

Senin, 27 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi usai Sardi usai mengikuti upacara peringatan Otda di Plaza Kantor Wali Kota Bekasi, Senin (27/5/2026). (Jennus)

Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi usai Sardi usai mengikuti upacara peringatan Otda di Plaza Kantor Wali Kota Bekasi, Senin (27/5/2026). (Jennus)

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-XXX di Kota Bekasi dimanfaatkan kalangan legislatif untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan fiskal pemerintah pusat. Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, meminta agar alokasi dana transfer ke daerah tidak lagi dipangkas karena dinilai bertentangan dengan semangat otonomi daerah.

Menurut Sardi, tren pengurangan dana transfer berpotensi menghambat pelaksanaan program-program prioritas daerah, terutama yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan, stabilitas fiskal daerah sangat bergantung pada konsistensi dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

“Pada momentum Hari Otonomi Daerah ini, pemerintah pusat diharapkan dapat mendengar aspirasi daerah agar tidak lagi mengurangi transfer kas daerah,” ujar Sardi usai mengikuti upacara peringatan Otda di Plaza Kantor Wali Kota Bekasi, Senin (27/5/2026).

Ia menekankan pentingnya memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran. Menurut dia, pembatasan fiskal melalui pemangkasan transfer justru berisiko menghambat kebijakan pro-rakyat.

“Prinsip otonomi daerah harus dijalankan secara utuh. Jangan sampai kebijakan pengurangan transfer berdampak pada terhambatnya program yang menyasar masyarakat bawah,” katanya.

Selain isu anggaran, DPRD juga menyoroti persoalan sinkronisasi data sosial, khususnya terkait kemiskinan. Sardi menilai, pengelolaan data kemiskinan seharusnya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah melalui dinas sosial setempat agar intervensi bantuan lebih tepat sasaran.

Ia beralasan, pemerintah daerah memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat sehingga lebih memahami kondisi riil di lapangan, termasuk dinamika sosial dan ekonomi warga secara mutakhir.

“Daerah adalah ujung tombak pelayanan publik dan paling mengetahui kondisi masyarakatnya. Karena itu, sinergi antara perencanaan, penganggaran, dan sinkronisasi kebijakan antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci peningkatan kesejahteraan,” ujarnya.

Upacara Hari Otonomi Daerah tahun ini mengusung tema nasional “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”. Kegiatan yang dimulai pukul 07.30 WIB tersebut dihadiri Sekretaris DPRD Kota Bekasi Lia Erliani serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Kehadiran lintas sektor tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat kemandirian daerah, sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di Kota Bekasi. (ihd)

Berita Terkait

Jangan Anggap Biasa Orang Obesitas Mendengkur, Bisa Saja Gangguan Jantung
Ketika Modal Melintasi Batas, Mengapa Tanggung Jawab Lingkungan Harus Berhenti di Perbatasan ?
Kemenag Minta Penghulu Cek Calon Pengantin, Cegah Nikah Siri
Kasus HGB Summarecon, KPK Jajagi Peluang Periksa Nusron Wahid
Kejagung Lakukan Pengamanan Tiga Paket Pekerjaan Jalan di IKN
Wali Kota Bekasi Gelar Maulid di Pasar, Bicara Keteladanan Rasul dalam Berdagang
Mahasiswa UGM Edukasi Warga Pokoh Kidul Wonogiri Waspada Penipuan Digital
Harga Cabai Rawit Melonjak, Tembus Rp67.350 per Kilogram

Berita Terkait

Selasa, 29 September 2026 - 20:09 WIB

Jangan Anggap Biasa Orang Obesitas Mendengkur, Bisa Saja Gangguan Jantung

Kamis, 24 September 2026 - 09:13 WIB

Ketika Modal Melintasi Batas, Mengapa Tanggung Jawab Lingkungan Harus Berhenti di Perbatasan ?

Selasa, 22 September 2026 - 22:56 WIB

Kemenag Minta Penghulu Cek Calon Pengantin, Cegah Nikah Siri

Sabtu, 19 September 2026 - 20:26 WIB

Kasus HGB Summarecon, KPK Jajagi Peluang Periksa Nusron Wahid

Jumat, 18 September 2026 - 17:02 WIB

Kejagung Lakukan Pengamanan Tiga Paket Pekerjaan Jalan di IKN

Berita Terbaru

PURWAKARTA

Polres Purwakarta Dialog Humanis Berlangsung Tertib

Kamis, 8 Okt 2026 - 16:17 WIB