Otonomi Daerah Diuji, DPRD Kota Bekasi Minta Pusat Stop Pangkas Dana Transfer

Senin, 27 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi usai Sardi usai mengikuti upacara peringatan Otda di Plaza Kantor Wali Kota Bekasi, Senin (27/5/2026). (Jennus)

Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi usai Sardi usai mengikuti upacara peringatan Otda di Plaza Kantor Wali Kota Bekasi, Senin (27/5/2026). (Jennus)

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-XXX di Kota Bekasi dimanfaatkan kalangan legislatif untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan fiskal pemerintah pusat. Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, meminta agar alokasi dana transfer ke daerah tidak lagi dipangkas karena dinilai bertentangan dengan semangat otonomi daerah.

Menurut Sardi, tren pengurangan dana transfer berpotensi menghambat pelaksanaan program-program prioritas daerah, terutama yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan, stabilitas fiskal daerah sangat bergantung pada konsistensi dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

“Pada momentum Hari Otonomi Daerah ini, pemerintah pusat diharapkan dapat mendengar aspirasi daerah agar tidak lagi mengurangi transfer kas daerah,” ujar Sardi usai mengikuti upacara peringatan Otda di Plaza Kantor Wali Kota Bekasi, Senin (27/5/2026).

Ia menekankan pentingnya memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran. Menurut dia, pembatasan fiskal melalui pemangkasan transfer justru berisiko menghambat kebijakan pro-rakyat.

“Prinsip otonomi daerah harus dijalankan secara utuh. Jangan sampai kebijakan pengurangan transfer berdampak pada terhambatnya program yang menyasar masyarakat bawah,” katanya.

Selain isu anggaran, DPRD juga menyoroti persoalan sinkronisasi data sosial, khususnya terkait kemiskinan. Sardi menilai, pengelolaan data kemiskinan seharusnya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah melalui dinas sosial setempat agar intervensi bantuan lebih tepat sasaran.

Ia beralasan, pemerintah daerah memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat sehingga lebih memahami kondisi riil di lapangan, termasuk dinamika sosial dan ekonomi warga secara mutakhir.

“Daerah adalah ujung tombak pelayanan publik dan paling mengetahui kondisi masyarakatnya. Karena itu, sinergi antara perencanaan, penganggaran, dan sinkronisasi kebijakan antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci peningkatan kesejahteraan,” ujarnya.

Upacara Hari Otonomi Daerah tahun ini mengusung tema nasional “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”. Kegiatan yang dimulai pukul 07.30 WIB tersebut dihadiri Sekretaris DPRD Kota Bekasi Lia Erliani serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Kehadiran lintas sektor tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat kemandirian daerah, sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di Kota Bekasi. (ihd)

Berita Terkait

KPK Dalami Peran Dirjen Kemenhub dalam Kasus Suap Proyek Perkeretaapian
Anggota DPR RI Tinjau Kondisi PKL, Tekankan Pentingnya Keamanan Usaha
Boyamin Saiman Nilai Penetapan Ketua Ombudsman RI sebagai Tersangka Cerminkan Kelalaian Seleksi
Program Sekolah Lansia Yogyakarta Kembali Bergulir Tahun 2026
Grand Slam Puri Open 2026 Angkat Semangat Sportivitas dan Kebersamaan
Wayang Punokawan Jadi Media Pembelajaran Karakter di SPS Asparagus Kentungan
Kepadatan Wisatawan di Malioboro Dongkrak Aktivitas Ekonomi Lokal
Pelepasan Santri ke Lirboyo, Dimyati Dorong Penguatan Keimanan dan Networking

Berita Terkait

Senin, 27 April 2026 - 20:47 WIB

Otonomi Daerah Diuji, DPRD Kota Bekasi Minta Pusat Stop Pangkas Dana Transfer

Jumat, 24 April 2026 - 17:42 WIB

KPK Dalami Peran Dirjen Kemenhub dalam Kasus Suap Proyek Perkeretaapian

Kamis, 23 April 2026 - 16:54 WIB

Anggota DPR RI Tinjau Kondisi PKL, Tekankan Pentingnya Keamanan Usaha

Kamis, 16 April 2026 - 13:56 WIB

Boyamin Saiman Nilai Penetapan Ketua Ombudsman RI sebagai Tersangka Cerminkan Kelalaian Seleksi

Senin, 13 April 2026 - 15:32 WIB

Program Sekolah Lansia Yogyakarta Kembali Bergulir Tahun 2026

Berita Terbaru