Tomsi Tohir: Optimalisasi Pelayanan Publik dan Bantuan Sosial Jadi Fokus DPRD Provinsi

Selasa, 10 September 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengingatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi untuk ikut berperan dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Pasalnya, saat ini masyarakat terus menyuarakan agar pelayanan publik semakin optimal.

Hal itu disampaikan Tomsi saat membuka Orientasi bagi Anggota DPRD Provinsi di Hotel Aryaduta Jakarta, Selasa (10/9/2024). Selain pelayanan, Tomsi juga meminta anggota DPRD untuk meningkatkan peranannya dalam mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan membuat beragam program unggulan yang berkaitan dengan pemenuhan gizi ibu dan anak, termasuk penanganan stunting.

Tomsi menegaskan, anggaran untuk program penanganan stunting harus direalisasikan secara matang dan tepat sasaran. Dia mencontohkan, dari keseluruhan anggaran untuk program stunting, sebanyak 80 persen di antaranya perlu diprioritaskan untuk kebutuhan bayi dan ibu hamil. Sementara 20 persen sisanya dapat digunakan untuk mendukung kegiatan kemasyarakatan.

“Kami berharap program itu selain program yang lain itu dapat dirasakan oleh masyarakat, pemerintah pusat berupaya untuk memakmurkan selain daripada program yang lainnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tomsi mendorong anggota DPRD juga ikut memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Realisasi bantuan sosial dapat diutamakan di daerah miskin di wilayah masing-masing. Selain itu, dirinya juga mewanti-wanti agar anggota DPRD tidak merealisasikan anggaran belanja di luar program prioritas. Tujuannya, agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak rentan disalahgunakan dan benar-benar untuk kepentingan rakyat.

“Harapannya, APBD yang benar untuk rakyat, pengelolaan, pendapatan, dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan serta penyerapan APBD terencana dengan baik,” tegasnya.

Kemudian dari sisi ekonomi, Tomsi menambahkan, anggota DPRD harus mampu melakukan penguatan fungsi anggaran dan memperhatikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, hal itu dapat memberikan stimulus ekonomi bagi masyarakat.

“Supaya belanjanya bisa besar [dan berdampak pada perekonomian masyarakat], belanjanya bisa besar tentunya sangat membahagiakan [bagi rakyat],” pungkasnya.(wan)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Ratusan Praja IPDN Diterjunkan, Fokus Bersihkan Permukiman dan Situs Bersejarah Pascabencana
Pemulihan Pascabencana, Ribuan Hunian Sementara dan Tetap Terus Dibangun
WFH Jumat Berlaku, Layanan Publik Kemenag Tetap Optimal dan Inklusif
Kebutuhan Penghulu 16.237, yang Ada 11.918: Kekurangan SDM Ancam Layanan KUA
Satgas PRR Maksimalkan Kayu Hanyutan untuk Hunian Sementara dan Fasilitas Umum
All Stars Bersama Komunitas Gangster Dorong Kegiatan Positif untuk Generasi Muda
Pemprov Banten Siap Jalani Audit BPK, Gubernur Harapkan Hasil Terbaik
Warga Pante Geulima Bangkit, Pembersihan Lingkungan Dilakukan Bertahap

Berita Terkait

Sabtu, 4 April 2026 - 13:15 WIB

Ratusan Praja IPDN Diterjunkan, Fokus Bersihkan Permukiman dan Situs Bersejarah Pascabencana

Jumat, 3 April 2026 - 16:36 WIB

Pemulihan Pascabencana, Ribuan Hunian Sementara dan Tetap Terus Dibangun

Jumat, 3 April 2026 - 16:30 WIB

WFH Jumat Berlaku, Layanan Publik Kemenag Tetap Optimal dan Inklusif

Kamis, 2 April 2026 - 21:32 WIB

Kebutuhan Penghulu 16.237, yang Ada 11.918: Kekurangan SDM Ancam Layanan KUA

Kamis, 2 April 2026 - 20:19 WIB

Satgas PRR Maksimalkan Kayu Hanyutan untuk Hunian Sementara dan Fasilitas Umum

Berita Terbaru