JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menegaskan pentingnya mempercepat penanganan sungai terdampak sedimentasi untuk mengantisipasi banjir susulan. Di tengah upaya tersebut, pemulihan infrastruktur dan layanan dasar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menunjukkan kemajuan.
Hal itu disampaikan Tito saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Sumatera, di Ruang Rapat Posko Nasional Satgas PRR, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (26/10/2026).
Tito menjelaskan, bencana banjir dan longsor yang melanda ketiga provinsi pada November 2025 berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Berdasarkan data Satgas PRR per 26 Oktober 2026, bencana tersebut berdampak pada 53 kabupaten/kota, 498 kecamatan, dan 4.533 desa/kelurahan. Meski demikian, jumlah pengungsi yang sebelumnya mencapai lebih dari 2 juta jiwa kini telah kembali ke rumah atau tempat tinggal lainnya sehingga tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda.
Pemerintah melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi secara bertahap selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Pelaksanaannya melibatkan 33 kementerian/lembaga (K/L), dengan rencana induk yang memuat 11.520 kegiatan.
Dari sisi infrastruktur, Tito menyampaikan bahwa jalan dan jembatan terdampak secara umum telah kembali fungsional. Perbaikan dilakukan melalui kerja bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU), TNI, Polri, dan pihak terkait lainnya. Meski begitu, sejumlah jembatan daerah masih memerlukan penanganan lebih lanjut, terutama karena sebagian infrastruktur kembali terdampak bencana susulan.
“Jembatan, jalan rata-rata semuanya sudah fungsional, kecuali beberapa jembatan daerah … dan ini dikeroyok semua, baik oleh PU, TNI, Polri semua bergerak,” ujarnya.
Selain infrastruktur, pemulihan juga berlangsung pada layanan dasar masyarakat. Tito menyebut kegiatan pemerintahan di Aceh Tamiang yang sebelumnya terganggu akibat timbunan lumpur kini kembali berjalan. Layanan komunikasi seluler juga telah pulih, sementara sebagian besar layanan kesehatan telah kembali beroperasi. Namun, masih terdapat enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
Meski berbagai capaian telah diraih, Tito mengingatkan bahwa curah hujan yang masih tinggi di wilayah utara dan barat Sumatera menjadi tantangan bagi percepatan pemulihan. Banjir susulan terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Kota Padang, Solok, Tapanuli Tengah, Aceh Tenggara, Pidie Jaya, dan Aceh Tamiang. Sejumlah ruas jalan dan jembatan yang sebelumnya telah diperbaiki juga kembali mengalami kerusakan.
Menurut Tito, salah satu faktor yang memperbesar risiko banjir susulan ialah sedimentasi pada sungai-sungai terdampak. Dari 137 sungai yang menjadi sasaran normalisasi di ketiga provinsi, sedimentasi mengurangi kapasitas tampung dan aliran sungai sehingga hujan dengan intensitas tinggi berpotensi memicu luapan.
“Begitu sedimennya tinggi, ada curah hujan tinggi, dia meluber menjadi banjir … Artinya ada terus susulan-susulan [bencana] dan kita sedang bekerja [menangani itu],” jelasnya.
Karena itu, Tito meminta Kementerian PU mempercepat penanganan sungai terdampak sedimentasi sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko banjir susulan. Percepatan tersebut diperlukan agar kerusakan infrastruktur tidak terus berulang dan pelaksanaan rehabilitasi serta rekonstruksi dapat berjalan lebih optimal.
Melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Pemda), Satgas PRR terus mengawal pelaksanaan program agar berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera.(lsi)
Sumber : Satgas PRR
