Skema Subsidi dan Kategori Biaya Haji di Malaysia Beda dari Indonesia: Lebih Murah?

Selasa, 6 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginan agar biaya haji di Indonesia dapat lebih murah dari Malaysia. Hal ini menjadi sorotan mengingat kedua negara sama-sama mayoritas muslim dan menerapkan sistem subsidi melalui pengelolaan dana haji.

Pada 2025, rata-rata biaya haji Indonesia ditetapkan sebesar Rp89.410.258 per jamaah. Dari jumlah itu, jamaah membayar langsung sebesar Rp55,43 juta, sedangkan sisanya ditutup dari hasil pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Biaya ini lebih rendah sekitar Rp4 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, Malaysia menerapkan skema biaya haji yang dikaitkan dengan kategori pendapatan. Warga dibagi dalam tiga kelompok, yaitu B40 (bawah), M40 (menengah), dan T20 (atas). Subsidi diberikan berbeda sesuai kemampuan ekonomi:

  • B40: Biaya haji RM 15.000 (sekitar Rp l58,31 juta) setelah subsidi

  • M40: Biaya haji RM 23.500 (sekitar Rp91,36 juta)

  • T20: Biaya penuh RM 33.300 (sekitar Rp129,46 juta)

Tanpa subsidi, biaya dasar haji di Malaysia untuk seluruh kelompok sebenarnya sama, yakni RM 33.300. Namun kelompok B40 mendapat subsidi hingga RM 18.300 atau sekitar 55 persen, sedangkan M40 menerima subsidi RM 9.800. T20 tidak menerima subsidi.

Berbeda dengan Malaysia, Indonesia tidak membedakan biaya berdasarkan tingkat ekonomi. Setiap jamaah, baik dari kelompok bawah maupun atas, membayar biaya yang sama. Namun, skema subsidi Indonesia juga bersumber dari hasil investasi dana jamaah yang masih menunggu antrean keberangkatan.

Dana haji yang dikelola Malaysia melalui lembaga Tabung Haji dan di Indonesia melalui BPKH pada prinsipnya memiliki kesamaan: keduanya menghimpun tabungan calon jamaah dan menginvestasikannya. Hasil pengelolaan tersebut digunakan untuk menutup sebagian biaya keberangkatan haji tiap tahun.

Dengan kuota 31.600 jamaah per tahun di Malaysia dan lebih dari 200.000 di Indonesia, tantangan pengelolaan subsidi tentu berbeda. Namun Prabowo menilai, efisiensi tetap memungkinkan untuk dicapai. “Kalau bisa lebih murah dari Malaysia,” ujarnya. (ihd)

Berita Terkait

Dorong Standar Pelayanan Publik Berkualitas di Pusat dan Daerah, Kemendagri Sabet Liputan6 Good Impact Awards
Potensi Dana Umat Rp1.200 Triliun, Menag Dorong Pembenahan Zakat
Tingkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah, Sekjen Kemendagri Ajak Pemda Pangkas Belanja Tak Prioritas demi Layanan Publik
Tambang Mengepung Ujung Kulon, Relokasi Badak Jawa Dipertanyakan 
Antisipasi Lumpuhnya Akses Logistik Warga, Satgas PRR Sumatera Minta Penanganan Cepat Jembatan Amblas di Aceh Singkil
Kemendagri Ajak Pemda Optimalkan Komunikasi Publik terkait Capaian Kinerja
Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Wamendagri Wiyagus Minta Alumni Kepamongprajaan Beri Kontribusi Nyata
Wujudkan Regulasi yang Responsif dan Solutif, Wamendagri Ribka Haluk Minta Perbaikan Ekosistem Hukum Daerah

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 19:50 WIB

Dorong Standar Pelayanan Publik Berkualitas di Pusat dan Daerah, Kemendagri Sabet Liputan6 Good Impact Awards

Kamis, 19 November 2026 - 19:04 WIB

Potensi Dana Umat Rp1.200 Triliun, Menag Dorong Pembenahan Zakat

Kamis, 19 November 2026 - 11:51 WIB

Tingkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah, Sekjen Kemendagri Ajak Pemda Pangkas Belanja Tak Prioritas demi Layanan Publik

Kamis, 19 November 2026 - 10:20 WIB

Tambang Mengepung Ujung Kulon, Relokasi Badak Jawa Dipertanyakan 

Kamis, 19 November 2026 - 09:01 WIB

Antisipasi Lumpuhnya Akses Logistik Warga, Satgas PRR Sumatera Minta Penanganan Cepat Jembatan Amblas di Aceh Singkil

Berita Terbaru