JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menekankan pentingnya penanganan yang serius terhadap tuberkulosis (TBC) oleh pemerintah daerah (Pemda). Berdasarkan data Global Tuberculosis Report 2024, Indonesia menjadi negara dengan estimasi kasus dan kematian tertinggi ke-2 di dunia untuk kasus TBC pada 2023.
Hal ini disampaikan Tomsi dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penuntasan TBC di Daerah dan Pembahasan Langkah Konkret Percepatan Eliminasi TBC bersama Pemda, yang digelar secara hybrid dari Ruang Rapat Pimpinan, Gedung A, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (17/7/2025).
Tomsi menekankan kepada Pemda agar alokasi anggaran kesehatan dikelola secara optimal, sehingga program penanggulangan TBC dapat berjalan tepat sasaran. Ia juga mendorong dilakukannya deteksi dini kepada masyarakat. Dengan begitu, upaya pencegahan dapat dilakukan. Terlebih lagi, Indonesia memiliki kondisi iklim yang mendukung dalam upaya pencegahan penularan TBC.
“Nah, perlu kita ketahui bahwa kita ini mencari [orang] yang [mengidap] TBC, bukan orang yang sudah batuk-batuk bengek (sesak napas) [baru] diperiksa TBC. Itu dampaknya, di rumah sudah bisa saja tertular, tetangga, teman main, teman dekat sudah bisa tertular tuh,” pungkas Tomsi.
Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Murti Utami juga menegaskan agar Pemda melakukan penanganan TBC melalui empat langkah utama. Di antaranya adalah deteksi dini, pengobatan, pencegahan, serta promosi tentang kesehatan dan keterlibatan multisektor.
Murti mengatakan bahwa pemerintah pusat akan mendistribusikan obat-obatan ke daerah. Untuk itu, daerah diminta melakukan pengawasan ketat kepada pasien TBC agar benar-benar menjalani pengobatan secara tuntas.
“Bagaimana peran teman-teman kabupaten/kota? [Yaitu] mengawasi sampai pasien ini harus minum obat,” tegas Murti.
Untuk diketahui, rapat tersebut turut dihadiri Plt. Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Syska Hutagalung, serta Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Chaerul Dwi Sapta. Adapun perwakilan pejabat dari 8 provinsi mengikuti rapat ini secara virtual.(Nad)
Sumber: Puspen Kemendagri
