Sekjen Kemendagri Jelaskan Pemberian Penghargaan Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan LPPD

Jumat, 26 April 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM – Surabaya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menjelaskan, Penghargaan Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diberikan berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Hal ini disampaikannya pada Malam Apresiasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Pemda) di Grand City Mall Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Kamis (25/4/2024).

“Maka kalau para bupati, gubernur, wali kota, sekretaris daerah (Sekda), ingin [mendapatkan nilai yang tinggi] ya tim pelaporan itu harus andal, jangan ada yang tidak dilaporkan,” terang Suhajar.

Adapun penghargaan yang diberikan pada 2024 berdasarkan hasil penilaian LPPD tahun 2022. Dalam prosesnya, Kemendagri memberikan waktu kepada Pemda untuk mengumpulkan laporan melalui sistem informasi LPPD.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan, Suhajar mengungkapkan terjadi peningkatan pada Pemda dengan kinerja tinggi dan sedang. Sementara kinerja Pemda dengan kategori rendah mengalami penurunan.

Dalam kesempatan itu, Suhajar juga menyinggung soal tema peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII Tahun 2024 yaitu “Otonomi Daerah Berkelanjutan menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat”. Dia menekankan, perubahan iklim telah terjadi secara nyata dan berdampak pada seluruh negara. Karena itu, dia mengingatkan pentingnya memperhatikan lingkungan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

“Sesungguhnya hari ini perubahan iklim itu bukan lagi ancaman, tetapi kita sudah berada di dalamnya. Kita sudah berada dalam serangan perubahan iklim itu, bukan ancaman lagi,” tandas Suhajar menukil pernyataan Presiden.(Wan)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Realisasi Tambahan TKD Rp144,67 Miliar di Solok Jadi Fokus Pengawalan Satgas PRR
Mendagri Tito Karnavian: Pencegahan Korupsi di Daerah Harus Bertumpu pada Sistem dan Integritas
Wiyagus: DPRD Harus Kawal APBD Berbasis Kinerja dan Hasil yang Terukur
Rapat Komisi II DPR, Mendagri Ungkap Efisiensi Tak Hambat Kinerja Anggaran Kemendagri
Indonesia Akan Gelar Pertemuan Imam Besar Dunia Bulan Depan
Wamendagri Wiyagus: Kepala Daerah Harus Membangun Kemitraan Strategis untuk Percepatan Pembangunan
Wamendagri Bima Arya Tekankan Kolaborasi dan Pertukaran Gagasan sebagai Kunci Kemajuan Daerah
Bertemu Presiden Singapura, Menag Beberkan Moderasi Beragama di Indonesia

Berita Terkait

Kamis, 16 Juli 2026 - 20:41 WIB

Realisasi Tambahan TKD Rp144,67 Miliar di Solok Jadi Fokus Pengawalan Satgas PRR

Kamis, 16 Juli 2026 - 20:35 WIB

Mendagri Tito Karnavian: Pencegahan Korupsi di Daerah Harus Bertumpu pada Sistem dan Integritas

Kamis, 16 Juli 2026 - 20:31 WIB

Wiyagus: DPRD Harus Kawal APBD Berbasis Kinerja dan Hasil yang Terukur

Kamis, 16 Juli 2026 - 20:25 WIB

Rapat Komisi II DPR, Mendagri Ungkap Efisiensi Tak Hambat Kinerja Anggaran Kemendagri

Kamis, 16 Juli 2026 - 17:26 WIB

Indonesia Akan Gelar Pertemuan Imam Besar Dunia Bulan Depan

Berita Terbaru