PWI Akhiri Polemik Dana UKW BUMN, Pengurus Kembalikan Dana dan Terima Rekomendasi DK

Kamis, 27 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM – Jakarta ( 27/6/2024 ), Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia ( PWI ) Hendry Ch Bangun akhirnya menuntaskan pelaksanaan sanksi dan rekomendasi Dewan Kehormatan ( DK ) berkenaan dengan dugaan penyalahgunaan dana sponsorship Forum Humas BUMN untuk penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan ( UKW ) yang diselenggarakan oleh PWI.

“Semua sanksi dan rekomendasi telah kami terima dan laksanakan sebagai bentuk kepatuhan kepada keputusan DK”, kata Hendry didampingi Ketua Dewan Kehormatan Sasongko Tedjo seusai Rapat Pleno yang diperluas Pengurus PWI yang dihadiri juga oleh Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat dan Dewan Pakar Kamis ( 27/6 ) di Kantor PWI Gedung Dewan Pers Jalan Kebon Sirih Jakarta.

Tiga keputusan penting dalam rapat tersebut yakni, pertama, Pengurus Harian PWI Pusat menerima keputusan sanksi dan rekomendasi DK termasuk pengembalian dana cashback sebesar Rp.1.080.000.000 dan pertanggungjawaban dana fee sebesar Rp.691.000.000 yang sebagian masih dalam proses.
Kedua, menerima pengunduran diri dari kepengurusan tiga pengurus yakni Sekjen Sayid Iskandar, Wabendum Mohammad Ihsan dan Syarif Hidayatullah yang sebelumnya diminta DK dikeluarkan dari kepengurusan. Ketiga, pergantian pengurus yang telah mengundurkan diri dilaksanakan sekaligus pergantian pengurus lain berdasarkan kebutuhan organisasi.

Setelah keputusan dan sanksi DK dilaksanakan maka Ketua Umum dan Ketua DK bersepakat mengakhiri kemelut yang mendera organisasi wartawan terbesar dan tertua itu dalam beberapa bulan terakhir.

Pada kesempatan itu Sasongko menjelaskan terkait dugaan terjadinya korupsi yang santer diberitakan di media. Dewan Kehormatan sesuai tugasnya, memastikan apakah ada pelanggaran PD PRT, Kode Etik dan Kode Perilaku. Dengan dikeluarkannya sanksi maka memang terjadi pelangggaran. Namun DK tidak pernah menyatakan ada atau tidaknya korupsi karena itu sudah masuk ranah hukum. Yang selama ini disebutkan adalah dugaan penyalahgunaan keuangan. Setelah dikembalikan dan dipertanggungjawabkan maka barulah semua dinyatakan selesai. Sasongko Tedjo dan Hendry sepakat semua permasalahan yang terjadi hendaknya dijadikan pelajaran berharga bagi PWI. Pengelolaan organisasi terutama keuangan harus semakin transparan dan akuntabel.(*)

Berita Terkait

Refleksi Nilai Rukun di Tengah Ancaman Konflik Sosial dan Premanisme
Ketua Pusat Studi Ilmu Kepolisian Tekankan Pentingnya Negara Melawan Premanisme
Kecelakaan Kerja di Dapur MBG Jadi Sorotan, KP MBG Minta Perlindungan Pekerja Diperkuat
Abdul Aziz Adwani Kenang Perjuangan PKS Menghadirkan Sekolah Gratis
Menteri Ekraf Jajaki Kolaborasi Riot Games untuk Ekosistem “Esports” Indonesia
Papua dalam Simbol dan Kenyataan: Ketika Kritik Dibungkam Algoritma
ISTAF World Cup 2026: Timnas Sepak Takraw Indonesia Siap Buktikan Kebangkitan di Level Dunia
Kemnaker Fokus Tingkatkan Kompetensi dan Perlindungan Tenaga Kerja di 2026

Berita Terkait

Senin, 18 Mei 2026 - 09:36 WIB

Refleksi Nilai Rukun di Tengah Ancaman Konflik Sosial dan Premanisme

Senin, 18 Mei 2026 - 09:24 WIB

Ketua Pusat Studi Ilmu Kepolisian Tekankan Pentingnya Negara Melawan Premanisme

Senin, 18 Mei 2026 - 08:18 WIB

Kecelakaan Kerja di Dapur MBG Jadi Sorotan, KP MBG Minta Perlindungan Pekerja Diperkuat

Senin, 18 Mei 2026 - 08:03 WIB

Abdul Aziz Adwani Kenang Perjuangan PKS Menghadirkan Sekolah Gratis

Jumat, 15 Mei 2026 - 08:32 WIB

Menteri Ekraf Jajaki Kolaborasi Riot Games untuk Ekosistem “Esports” Indonesia

Berita Terbaru