JENDELANUSANTARA.COM, Yogyakarta – Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mendorong pengembangan diskursus akademik mengenai sistem hukum dan politik Indonesia melalui kegiatan Bedah Buku dan Dialog Kebangsaan bertajuk “Muhammadiyah dan Masa Depan Negara Hukum Pancasila”. Dalam kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa (13/10/2026) di UMY ini, Wakil Rektor UMY Bidang Pendidikan, Kewirausahaan, dan Alumni, Prof. Dr. Zuly Qodir, M.Ag., menyoroti pentingnya menghadirkan beragam aliran pemikiran sebagai kontribusi terhadap pembaruan sistem hukum nasional.
Dalam keynote speech-nya, Zuly menyambut hadirnya buku Mazhab UMY: Purifikasi Paradigma Sistem Hukum Pancasila Menuju Keadilan Hukum Berkemajuan karya Dr. King Faisal Sulaiman, S.H., LL.M. Menurutnya, gagasan mengenai Mazhab UMY dapat menjadi bagian dari pengembangan diskursus akademik, khususnya dalam kajian politik hukum dan sistem hukum Indonesia.
“Di masa mendatang, UMY akan lebih baik jika diskursus tentang politik hukum, sistem hukum Indonesia, dan sistem hukum nasional juga berkembang dan diperdebatkan di kampus ini,” ujar Zuly di hadapan peserta bedah buku yang terdiri dari mahasiswa sarjana dan pascasarjana di perguruan tinggi DIY.
Menurutnya, kehadiran mazhab pemikiran dapat menjadi sumbangan penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Melalui gagasan Mazhab UMY, pembahasan mengenai sistem hukum Indonesia diharapkan semakin beragam dan membuka ruang bagi perspektif baru dalam melihat persoalan kebangsaan.
Kerusakan Sistem Hukum dan Tantangan Politik Indonesia
Zuly turut menyoroti keterkaitan antara persoalan sistem hukum dan kondisi politik di Indonesia. Ia menyampaikan bahwa persoalan kebangsaan tidak dapat dilepaskan dari berbagai aspek yang saling berhubungan, termasuk sistem hukum, partai politik, dan dunia pendidikan.
“Kerusakan bangsa ini salah satunya karena kerusakan sistem hukum yang ada di Indonesia. Selain sistem hukum, ada kerusakan partai politik atau sistem politik di Indonesia,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung tantangan yang dihadapi dunia pendidikan dalam merespons dinamika politik dan hukum. Sebagai pimpinan perguruan tinggi di bidang pendidikan, Zuly menilai bahwa realitas tersebut perlu menjadi perhatian bersama, termasuk bagi kalangan akademisi.
Dalam konteks ini, forum dialog kebangsaan menjadi ruang untuk mengkaji persoalan hukum dan politik secara kritis. Pertukaran gagasan antarnarasumber diharapkan dapat memperluas pemahaman peserta mengenai tantangan pembangunan hukum sekaligus mendorong pengembangan pemikiran yang relevan dengan kebutuhan bangsa.
Kampus sebagai Ruang Diskusi Kebangsaan
Lebih lanjut, Zuly mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan forum bedah buku sebagai ruang diskusi bersama. Ia menyampaikan apresiasi kepada penulis dan para narasumber yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, sekaligus berharap diskusi dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kehidupan kebangsaan.
Melalui kegiatan ini, UMY menegaskan peran perguruan tinggi sebagai ruang pertukaran gagasan yang mempertemukan perspektif akademik dan pengalaman praktis. Kehadiran buku karya King Faisal diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai sistem hukum Pancasila serta mendorong diskusi berkelanjutan tentang keadilan hukum dan masa depan negara Indonesia. (lsi)
Sumber : Humas Umy
