Pentingnya Peran SK dalam Penanganan TBC dan Polio: Apa yang Harus Dilakukan

Senin, 8 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta seluruh kepala daerah untuk serius dan cepat dalam menangani kasus tuberkulosis (TBC) dan polio.

Hal itu ditegaskan Tomsi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang Dirangkaikan dengan Penanggulangan TBC dan Polio di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (8/7/2024).

“Teman-teman kepala daerah diharapkan untuk serius menangani masalah ini,” tegas Tomsi.

Berdasarkan informasi dari Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Tomsi menyebut baru 47 kepala daerah dari 514 kabupaten/kota yang menandatangani Surat Keputusan (SK) tentang Penanganan TBC dan Polio. Padahal SK tersebut penting untuk mendukung penanganan TBC dan polio secara lebih lanjut.

“Tidak hanya gubernurnya, kepala dinasnya provinsi juga mengoordinir teman-teman kepala dinas di kabupaten dan kota, dicek, diingatkan,” jelasnya.

Di samping itu, Tomsi juga berharap adanya percepatan vaksinasi polio di wilayah Papua melalui kerja sama antara tokoh masyarakat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta TNI dan Polri. Meskipun dirinya menyadari terdapat tantangan kondisi geografis dan transportasi, Tomsi meyakini pemberian vaksin ini tak terlalu sulit lantaran tidak disuntikkan, tetapi melalui vaksin tetes.

Tomsi juga menyoroti kinerja pengobatan TBC dan polio di berbagai provinsi. Ia berharap, kepala daerah dapat terus meningkatkan kinerja. “Oleh sebab itu, kepala daerah dan teman-teman Dinas Kesehatan, tolong kita berusaha sekeras-kerasnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tomsi menekankan pentingnya pemutakhiran stok obat TBC dan polio di berbagai daerah yang berdampak terhadap efektivitas penanganan kesehatan. “Kalau kita melihat tidak melaksanakan pengkinian data, maka orang akan berpikir apa obatnya disuntikkan atau tidak, digunakan apa tidak, dicek apa tidak, kekurangannya berapa,” jelasnya.

Ia menekankan, pejabat yang mengurusi kesehatan penting untuk segera mengambil tindakan nyata khususnya dalam penanganan TBC dan polio. “Mungkin bisa kita tampilkan kembali [perkembangan] untuk minggu depan, mudah-mudahan bisa ada perubahan yang signifikan,” pungkas Tomsi.(Wan)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Tata Kelola Keimigrasian Dibenahi, Keluhan Pemohon Visa Masih Bermunculan
Ketum DPP GMNI Serukan Seluruh Elemen Bangsa Bersama Menjaga Indonesia
SMSI Kukuhkan Pokja Jaga Desa, Hasyim Djojohadikusumo: Jakarta Tetap Aman
Rp500 Ribu Jadi Perkara, Buruh Gabriel Lumbantoruan Hadapi Ancaman 6 Tahun Penjara
Formas dan Tim Nawacita Perkuat Sinergi Kawal Pelaksanaan Program Pemerintah
SMSI Hadirkan Optimime dan Teguh Gelorakan Idealisme Desa
Primaya Hospital Rayakan 20 Tahun, Ajak Masyarakat Hidup Sehat
MASDA Jabar Dorong Kolaborasi dengan Kejagung untuk Sosialisasi Hukum yang Humanis

Berita Terkait

Jumat, 28 Agustus 2026 - 13:50 WIB

Tata Kelola Keimigrasian Dibenahi, Keluhan Pemohon Visa Masih Bermunculan

Jumat, 28 Agustus 2026 - 10:00 WIB

Ketum DPP GMNI Serukan Seluruh Elemen Bangsa Bersama Menjaga Indonesia

Jumat, 28 Agustus 2026 - 08:06 WIB

SMSI Kukuhkan Pokja Jaga Desa, Hasyim Djojohadikusumo: Jakarta Tetap Aman

Kamis, 27 Agustus 2026 - 21:17 WIB

Rp500 Ribu Jadi Perkara, Buruh Gabriel Lumbantoruan Hadapi Ancaman 6 Tahun Penjara

Kamis, 27 Agustus 2026 - 08:14 WIB

Formas dan Tim Nawacita Perkuat Sinergi Kawal Pelaksanaan Program Pemerintah

Berita Terbaru