Pentingnya Peran SK dalam Penanganan TBC dan Polio: Apa yang Harus Dilakukan

Senin, 8 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta seluruh kepala daerah untuk serius dan cepat dalam menangani kasus tuberkulosis (TBC) dan polio.

Hal itu ditegaskan Tomsi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang Dirangkaikan dengan Penanggulangan TBC dan Polio di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (8/7/2024).

“Teman-teman kepala daerah diharapkan untuk serius menangani masalah ini,” tegas Tomsi.

Berdasarkan informasi dari Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Tomsi menyebut baru 47 kepala daerah dari 514 kabupaten/kota yang menandatangani Surat Keputusan (SK) tentang Penanganan TBC dan Polio. Padahal SK tersebut penting untuk mendukung penanganan TBC dan polio secara lebih lanjut.

“Tidak hanya gubernurnya, kepala dinasnya provinsi juga mengoordinir teman-teman kepala dinas di kabupaten dan kota, dicek, diingatkan,” jelasnya.

Di samping itu, Tomsi juga berharap adanya percepatan vaksinasi polio di wilayah Papua melalui kerja sama antara tokoh masyarakat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta TNI dan Polri. Meskipun dirinya menyadari terdapat tantangan kondisi geografis dan transportasi, Tomsi meyakini pemberian vaksin ini tak terlalu sulit lantaran tidak disuntikkan, tetapi melalui vaksin tetes.

Tomsi juga menyoroti kinerja pengobatan TBC dan polio di berbagai provinsi. Ia berharap, kepala daerah dapat terus meningkatkan kinerja. “Oleh sebab itu, kepala daerah dan teman-teman Dinas Kesehatan, tolong kita berusaha sekeras-kerasnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tomsi menekankan pentingnya pemutakhiran stok obat TBC dan polio di berbagai daerah yang berdampak terhadap efektivitas penanganan kesehatan. “Kalau kita melihat tidak melaksanakan pengkinian data, maka orang akan berpikir apa obatnya disuntikkan atau tidak, digunakan apa tidak, dicek apa tidak, kekurangannya berapa,” jelasnya.

Ia menekankan, pejabat yang mengurusi kesehatan penting untuk segera mengambil tindakan nyata khususnya dalam penanganan TBC dan polio. “Mungkin bisa kita tampilkan kembali [perkembangan] untuk minggu depan, mudah-mudahan bisa ada perubahan yang signifikan,” pungkas Tomsi.(Wan)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Dukung Arahan Presiden Prabowo, Gubernur Andra Soni Siap Perluas Akses Keuangan Warga Banten
Sidang Duplik Kasus Dugaan Penyalahgunaan Gas LPG Subsidi Rampung, Kuasa Hukum Minta Gabriel Dibebaskan
Jaga Martabat Pesantren, Din Syamsuddin Ajak Seluruh Elemen Berantas Perundungan dan Tindakan Asusila
Peringatan Hari Santri 2026, Sekjen MUI Dorong Pesantren Ambil Peran Utama Peradaban Dunia
Penasihat Khusus Presiden dan Aktivis Buruh Bela Gabriel: Ketidaktahuan Hukum Berujung Penjara
Rocky Gerung ke Mahasiswa: Demo Pakai Otak, Pahami Isu Global dan Pertarungan Ideologi
Komoditas Lampung Go Global: Tepung Mocaf dan Ikan Cobia Batin Wulan Pikat Pengunjung IN2HCC
Mende Rilis Single Kedua “Cerita Cinta”, Gandeng Yunan Helmi Angkat Kisah Cinta Masa SMA

Berita Terkait

Jumat, 23 Oktober 2026 - 08:50 WIB

Dukung Arahan Presiden Prabowo, Gubernur Andra Soni Siap Perluas Akses Keuangan Warga Banten

Kamis, 22 Oktober 2026 - 18:32 WIB

Sidang Duplik Kasus Dugaan Penyalahgunaan Gas LPG Subsidi Rampung, Kuasa Hukum Minta Gabriel Dibebaskan

Kamis, 22 Oktober 2026 - 12:56 WIB

Jaga Martabat Pesantren, Din Syamsuddin Ajak Seluruh Elemen Berantas Perundungan dan Tindakan Asusila

Kamis, 22 Oktober 2026 - 12:50 WIB

Peringatan Hari Santri 2026, Sekjen MUI Dorong Pesantren Ambil Peran Utama Peradaban Dunia

Rabu, 21 Oktober 2026 - 09:25 WIB

Penasihat Khusus Presiden dan Aktivis Buruh Bela Gabriel: Ketidaktahuan Hukum Berujung Penjara

Berita Terbaru