Pentingnya Peran SK dalam Penanganan TBC dan Polio: Apa yang Harus Dilakukan

Senin, 8 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta seluruh kepala daerah untuk serius dan cepat dalam menangani kasus tuberkulosis (TBC) dan polio.

Hal itu ditegaskan Tomsi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang Dirangkaikan dengan Penanggulangan TBC dan Polio di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (8/7/2024).

“Teman-teman kepala daerah diharapkan untuk serius menangani masalah ini,” tegas Tomsi.

Berdasarkan informasi dari Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Tomsi menyebut baru 47 kepala daerah dari 514 kabupaten/kota yang menandatangani Surat Keputusan (SK) tentang Penanganan TBC dan Polio. Padahal SK tersebut penting untuk mendukung penanganan TBC dan polio secara lebih lanjut.

“Tidak hanya gubernurnya, kepala dinasnya provinsi juga mengoordinir teman-teman kepala dinas di kabupaten dan kota, dicek, diingatkan,” jelasnya.

Di samping itu, Tomsi juga berharap adanya percepatan vaksinasi polio di wilayah Papua melalui kerja sama antara tokoh masyarakat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta TNI dan Polri. Meskipun dirinya menyadari terdapat tantangan kondisi geografis dan transportasi, Tomsi meyakini pemberian vaksin ini tak terlalu sulit lantaran tidak disuntikkan, tetapi melalui vaksin tetes.

Tomsi juga menyoroti kinerja pengobatan TBC dan polio di berbagai provinsi. Ia berharap, kepala daerah dapat terus meningkatkan kinerja. “Oleh sebab itu, kepala daerah dan teman-teman Dinas Kesehatan, tolong kita berusaha sekeras-kerasnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tomsi menekankan pentingnya pemutakhiran stok obat TBC dan polio di berbagai daerah yang berdampak terhadap efektivitas penanganan kesehatan. “Kalau kita melihat tidak melaksanakan pengkinian data, maka orang akan berpikir apa obatnya disuntikkan atau tidak, digunakan apa tidak, dicek apa tidak, kekurangannya berapa,” jelasnya.

Ia menekankan, pejabat yang mengurusi kesehatan penting untuk segera mengambil tindakan nyata khususnya dalam penanganan TBC dan polio. “Mungkin bisa kita tampilkan kembali [perkembangan] untuk minggu depan, mudah-mudahan bisa ada perubahan yang signifikan,” pungkas Tomsi.(Wan)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Putra Terbaik Kota Wali Demak, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho Jabat Wakapolda Banten
HiLo Kenalkan Strategi #NabungOtot Lewat Dua Produk Protein Terbaru
Dari Buruh Pabrik ke Kursi Terdakwa, Gabriel Lumbantoruan Minta Perlindungan Hukum
Pager Mangkok Luwih Kuwat Tinimbang Pager Tembok (Polisi Bersama Masyarakat Dalam Bingkai Kearifan Lokal).
Polsek Harus Menjadi Pusat Pemolisian Masyarakat dan Membangun Kepercayaan Publik
Fungsi Intelijen Keamanan atau Intelkam Polri, Mempunyai Posisi yang Sangat Strategis
Kemenkeu Perkuat Kolaborasi dengan IsDB untuk Mendukung Pembangunan Indonesia
DPR RI Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Norma Ketenagakerjaan Disatukan

Berita Terkait

Senin, 12 Oktober 2026 - 18:56 WIB

Putra Terbaik Kota Wali Demak, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho Jabat Wakapolda Banten

Senin, 12 Oktober 2026 - 13:09 WIB

HiLo Kenalkan Strategi #NabungOtot Lewat Dua Produk Protein Terbaru

Senin, 12 Oktober 2026 - 12:52 WIB

Dari Buruh Pabrik ke Kursi Terdakwa, Gabriel Lumbantoruan Minta Perlindungan Hukum

Minggu, 11 Oktober 2026 - 22:58 WIB

Pager Mangkok Luwih Kuwat Tinimbang Pager Tembok (Polisi Bersama Masyarakat Dalam Bingkai Kearifan Lokal).

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 11:33 WIB

Polsek Harus Menjadi Pusat Pemolisian Masyarakat dan Membangun Kepercayaan Publik

Berita Terbaru