JENDELANUSANTARA.COM, KOTA BEKASI – Dewan Pimpinan Daerah Badan Musyawarah Perguruan Swasta (DPD BMPS) Kota Bekasi menyelenggarakan Simposium dan Seminar Pendidikan Nasional bertema “Pendidikan yang Berkeadilan untuk Seluruh Anak Bangsa” pada Rabu (11/2/2026) di Sofia Convention Hall Teratai Putih Global Bekasi.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber nasional dan daerah, di antaranya Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Prof. Atif Latifulhayat, Ketua DPN BMPS Dr.H. Saur Pandjaitan, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Ketua DPRD Kota Bekasi Dr. Sardi Efendi, Kepala Cabang Dinas (KCD) Wilayah III Provinsi Jawa Barat Dr. Rina Parlina, serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Drs. Alexander Zulkarnain.M.Si.
Simposium tersebut menjadi forum strategis untuk membahas tantangan dan solusi dalam mewujudkan sistem pendidikan yang adil, inklusif, dan merata bagi seluruh anak bangsa, tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun wilayah.
Dalam paparannya, Wamendikdasmen Prof. Atif Latifulhayat menegaskan bahwa pendidikan berkeadilan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas. Ia menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya memperkuat kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta sebagai bagian dari ekosistem pendidikan nasional.
“Tidak boleh ada anak Indonesia yang tertinggal dari akses pendidikan bermutu. Negara hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan haknya secara adil,” ujarnya.
Ketua DPN BMPS, Dr.H. Saur Pandjaitan, menekankan pentingnya peran sekolah swasta dalam mendukung pemerataan akses pendidikan. Menurutnya, selama ini lembaga pendidikan swasta telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam menampung peserta didik dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi Dr. Sardi Efendi menegaskan dukungan legislatif dalam bentuk kebijakan anggaran yang mendorong peningkatan mutu pendidikan secara merata.
“Pesan dari simposium hari ini adalah bagaimana mengkonsolidasikan ide, gagasan dan pikiran praktisi dan stekholder pendidikan agar dikotomi pendidikan di Kota Bekasi sudah tidak ada lagi dan tentunya kita berharap tak ada lagi kesenjangan sehingga yang dibangun adalah kebersamaan dan kesetaraan dari sisi anggaran, sarana dan prasarana, mutu pendidikan, guru dan siswanya,” ujar politisi PKS ini.
Hal senada disampaikan KCD Wilayah III Jawa Barat Dr. Rina Parlina dan Kepala Dinas Pendidikan Alexander Zulkarnain yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan penyelenggara pendidikan swasta.
Simposium ini diikuti oleh para kepala sekolah, pengelola yayasan, guru, akademisi, serta pemangku kepentingan pendidikan lainnya. Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai gagasan konstruktif untuk memperkuat sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.
Melalui kegiatan ini, DPD BMPS Kota Bekasi berharap lahir rekomendasi strategis yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pendidikan di tingkat daerah maupun nasional, sehingga cita-cita menghadirkan pendidikan yang berkeadilan bagi seluruh anak bangsa dapat benar-benar terwujud.(dennis)
