Nikah Massal untuk Ketahanan Keluarga hingga Cegah Pinjol dan LGBT

Selasa, 17 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nikah massal mencegah pinjam modal dari pinjol. (Dok Kemenag)

Nikah massal mencegah pinjam modal dari pinjol. (Dok Kemenag)

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta – Kementerian Agama mendorong nikah massal dari sekadar fasilitas pernikahan bagi masyarakat kurang mampu menjadi gerakan sosial untuk memperkuat ketahanan keluarga. Program ini juga diarahkan untuk mencegah persoalan ekonomi rumah tangga akibat utang konsumtif dan pinjaman online (pinjol), sekaligus memperkuat pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai perkawinan dan keluarga berdasarkan ajaran agama.

Wakil Menteri Agama Romo H.R. Muhammad Syafi’i mengatakan, keluarga merupakan fondasi utama kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena itu, kehadiran negara diperlukan sejak awal pembentukan keluarga, termasuk memastikan setiap warga memiliki kesempatan melangsungkan pernikahan yang sah secara agama dan hukum.

Menurut dia, Nikah Massal merupakan salah satu bentuk pelayanan negara untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan perkawinan, terutama bagi pasangan yang menghadapi keterbatasan ekonomi maupun kendala administratif.

“Jangan sampai keterbatasan ekonomi membuat masyarakat kehilangan kesempatan untuk membangun keluarga yang sah dan mendapatkan perlindungan hukum. Melalui program ini, negara hadir untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,” kata Syafi’i di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Ia menjelaskan, program tersebut tidak hanya memfasilitasi pelaksanaan akad nikah, tetapi juga mendorong kemudahan pengurusan administrasi dan dokumen perkawinan. Peserta juga direncanakan memperoleh dukungan berupa bantuan modal kerja atau usaha produktif, fasilitasi mahar, serta pembekalan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang mandiri.

Syafi’i menegaskan, kemudahan pelayanan administrasi tidak boleh menghilangkan dimensi spiritual perkawinan. Pernikahan bukan semata-mata peristiwa administratif untuk memperoleh pengakuan negara, melainkan ibadah dan ikatan suci yang mengandung tanggung jawab besar bagi kedua pasangan.

Karena itu, pelaksanaan Nikah Massal harus tetap memenuhi ketentuan syariat Islam sebagaimana diatur dalam fikih munakahat. Pemenuhan rukun dan syarat perkawinan, serta pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, menjadi bagian penting dari program tersebut.

“Pernikahan bukan hanya soal pencatatan administrasi atau memperoleh buku nikah. Lebih dari itu, pernikahan adalah ibadah dan ikatan suci yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan syariat. Pasangan juga harus memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing dalam membangun rumah tangga,” ujarnya.

Mencegah Jeratan Utang

Salah satu pesan yang ingin dibangun melalui gerakan ini adalah mengubah pandangan bahwa pernikahan harus diselenggarakan dengan biaya besar dan pesta mewah. Menurut Syafi’i, kemuliaan sebuah perkawinan tidak ditentukan oleh besarnya biaya resepsi, kemewahan gedung, ataupun jumlah tamu undangan.

Pandangan yang menempatkan pesta pernikahan sebagai tuntutan sosial berpotensi membebani pasangan, terutama mereka yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas. Keinginan menyelenggarakan pesta secara berlebihan bahkan dapat menjadi pintu masuk persoalan keuangan sejak awal kehidupan rumah tangga.

“Kita ingin mengampanyekan bahwa menikah bisa dilakukan secara sederhana, bermartabat, dan sesuai kemampuan ekonomi. Jangan sampai keinginan melangsungkan pernikahan justru menjadi awal persoalan ekonomi rumah tangga karena terjerat utang atau pinjaman online,” katanya.

Ia menambahkan, gerakan Nikah Massal juga dapat menjadi sarana edukasi publik agar masyarakat tidak mengambil pinjaman konsumtif hanya untuk memenuhi tuntutan biaya perkawinan. Dengan demikian, pasangan dapat memulai kehidupan keluarga tanpa dibebani kewajiban utang yang sebenarnya dapat dihindari.

Di sisi lain, penguatan keluarga juga dinilai penting untuk menghadapi perubahan sosial yang memengaruhi kehidupan generasi muda. Syafi’i menekankan perlunya pemahaman yang lebih kuat mengenai institusi perkawinan, tanggung jawab keluarga, serta nilai-nilai agama dan budaya bangsa, termasuk dalam menyikapi kampanye LGBTQ.

“Kita ingin memperkuat pemahaman generasi muda tentang pentingnya institusi perkawinan, tanggung jawab keluarga, dan nilai-nilai agama. Ini juga menjadi bagian dari kampanye penguatan keluarga untuk membangun generasi yang memiliki karakter dan berpegang pada nilai-nilai agama serta budaya bangsa,” tuturnya.

Melibatkan Banyak Pihak

Lebih jauh, Syafi’i berharap Nikah Massal tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial atau sekadar mengejar jumlah pasangan yang dinikahkan. Program tersebut perlu dikembangkan menjadi gerakan berkelanjutan yang memberikan manfaat nyata bagi kehidupan keluarga.

Untuk itu, Kementerian Agama mendorong keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, Kantor Urusan Agama (KUA), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), lembaga filantropi, organisasi keagamaan, hingga dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan program, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk memperoleh legalitas perkawinan dan memulai kehidupan rumah tangga.

Keberhasilan gerakan ini, menurut Syafi’i, semestinya tidak hanya diukur dari banyaknya pasangan yang mengikuti akad nikah massal. Indikator lainnya mencakup kemudahan memperoleh dokumen perkawinan, terpenuhinya ketentuan agama, meningkatnya kemandirian ekonomi keluarga, literasi keuangan, serta kemampuan pasangan membangun rumah tangga yang harmonis dan bertanggung jawab.

Keluarga, lanjut dia, harus menjadi ruang pertama bagi pendidikan karakter, penanaman nilai agama, pembentukan tanggung jawab, serta perlindungan dan pengasuhan generasi penerus bangsa.

“Bangsa yang kuat harus dimulai dari keluarga yang kuat. Negara hadir bukan hanya ketika masyarakat menghadapi persoalan, tetapi juga sejak awal ketika sebuah keluarga mulai dibangun. Inilah semangat yang ingin kita hadirkan melalui gerakan Nikah Massal Kementerian Agama,” kata Syafi’i. (ihd)

Berita Terkait

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Dikaji, Wabup Pandeglang Ingatkan Sejarah Ujung Kulon
Cegah Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik, Sekjen Kemendagri Minta PNS Rawat Kehormatan Institusi
Perkuat Pengendalian Inflasi Berbasis Data dan Pengawasan Lapangan, Sekjen Kemendagri Tekankan Sinergi TPID, BPS, dan Polri
Perkuat Fondasi Pembangunan Daerah, Wamendagri Bima Arya Nilai Revisi UU Penting untuk Tegaskan Kekhasan NTB dan NTT
Integrasikan Layanan Publik dan Keamanan Data Warga, Mendagri Apresiasi Langkah Pembentukan RUU Adminduk
Sinergikan Data Kependudukan untuk Kesejahteraan Warga, Mendagri Imbau Pemda Kawal Registrasi Digital Perlindungan Sosial
Mendagri Tito Instruksikan Kepala Daerah Kawal Pembahasan UMP dan UMK 2027
Antisipasi Cuaca Ekstrem di Aceh, Kasatgas Tito Instruksikan Pemda Perkuat Kesiapsiagaan

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 19:14 WIB

Nikah Massal untuk Ketahanan Keluarga hingga Cegah Pinjol dan LGBT

Selasa, 17 November 2026 - 18:47 WIB

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Dikaji, Wabup Pandeglang Ingatkan Sejarah Ujung Kulon

Senin, 16 November 2026 - 19:34 WIB

Perkuat Pengendalian Inflasi Berbasis Data dan Pengawasan Lapangan, Sekjen Kemendagri Tekankan Sinergi TPID, BPS, dan Polri

Senin, 16 November 2026 - 19:29 WIB

Perkuat Fondasi Pembangunan Daerah, Wamendagri Bima Arya Nilai Revisi UU Penting untuk Tegaskan Kekhasan NTB dan NTT

Senin, 16 November 2026 - 19:23 WIB

Integrasikan Layanan Publik dan Keamanan Data Warga, Mendagri Apresiasi Langkah Pembentukan RUU Adminduk

Berita Terbaru

Yogyakarta

IPM Kota Yogyakarta Tertinggi Nasional, Capai 90,28 pada 2026

Selasa, 17 Nov 2026 - 19:45 WIB