JENDELANUSANTARA.COM, Kairo — Pemerintah Mesir mendesak kelompok Hamas untuk menyetujui rencana keamanan pascaperang di Jalur Gaza dalam pembicaraan tingkat tinggi di Kairo, Minggu (19/10). Desakan ini disampaikan di tengah upaya Mesir menstabilkan gencatan senjata yang masih rapuh antara Hamas dan Israel.
Menurut sejumlah sumber diplomatik Mesir yang dikutip Xinhua, pejabat Kairo meminta Hamas agar menyepakati mekanisme penyerahan senjata dan menarik diri dari peran politik serta keamanan di Gaza. Delegasi Hamas dipimpin oleh pemimpin senior Khalil al-Hayya.
Dalam usulan Mesir, sekitar 1.000 personel polisi Otoritas Palestina (PA) akan ditempatkan di Gaza sebagai tahap awal, dengan potensi penambahan pasukan setelah mendapat persetujuan Israel. Pasukan tersebut akan bekerja bersama tim keamanan internasional di bawah pengawasan Mesir.
Kairo menilai langkah ini sebagai prasyarat untuk memasuki tahap kedua dari kesepakatan gencatan senjata, yang didiskusikan langsung dengan Hamas tanpa melibatkan Israel.
Dorongan Hentikan Operasi Militer
Di sisi lain, Mesir juga menekan Israel agar menghentikan operasi militernya di Gaza dan membuka seluruh perlintasan untuk memperlancar aliran bantuan kemanusiaan.
Pemerintah Mesir menegaskan bahwa penghentian kekerasan diperlukan untuk menjaga keberlanjutan proses gencatan senjata yang dimediasi bersama Qatar, Turki, dan Amerika Serikat sejak 10 Oktober lalu.
Mesir menilai, pemulihan stabilitas di Gaza tidak hanya bergantung pada Hamas, tetapi juga pada komitmen Israel terhadap penghentian serangan dan penarikan pasukan dari wilayah tertentu.
Situasi di Lapangan
Meski gencatan senjata masih berlaku, bentrokan kembali pecah di Gaza pada Minggu. Militer Israel melaporkan dua tentaranya tewas akibat serangan roket antitank di Rafah, sementara otoritas kesehatan Gaza menyebut sedikitnya 44 warga Palestina tewas dalam serangan udara Israel.
Militer Israel mengklaim telah melanjutkan gencatan senjata setelah melakukan “serangkaian serangan udara signifikan sebagai respons terhadap pelanggaran Hamas”. Namun, Hamas membantah bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan dua tentara Israel tersebut.
Dalam perundingan di Kairo, Israel menuntut pengembalian jenazah sandera mereka, sementara Hamas meminta mediator agar mendesak Israel mengizinkan masuknya peralatan penggalian untuk mencari korban di bawah reruntuhan.
Jalan Panjang Menuju Damai
Kesepakatan gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober mencakup penghentian pertempuran, pertukaran tahanan, penarikan sebagian pasukan Israel dari Gaza, serta pembukaan akses bantuan kemanusiaan dan bahan bakar. Namun, kedua pihak terus saling menuduh melanggar kesepakatan itu.
Mesir, yang selama ini berperan sebagai mediator utama, menegaskan bahwa keberhasilan rencana pascaperang di Gaza akan sangat bergantung pada kesiapan Hamas untuk menyerahkan kontrol keamanan dan komitmen Israel untuk menghentikan aksi militernya. (ihd)
