Mendagri: Anggaran Pengelolaan Perbatasan Harus Dikoordinasikan dengan Baik

Rabu, 18 September 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait. Upaya itu diperlukan untuk mengoptimalkan realisasi program yang telah dibuat.

“BNPP adalah badan koordinasi, bukan eksekutor utama. Kekuatan utamanya adalah koordinasi, untuk membicarakan koordinasi kunci utamanya adalah komunikasi. Kunci daripada komunikasi adalah komunikasi informal, maka harus minta berhubungan rajin bertemu dengan stakeholder lain baik pusat maupun daerah,” ujar Mendagri selaku Kepala BNPP saat memimpin Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 BNPP di Kantor BNPP, Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Dia menjelaskan, anggaran untuk pengelolaan perbatasan tersebar di sejumlah K/L yang mengurusi perbatasan. Karena itulah komunikasi intensif menjadi penting agar lembaga-lembaga tersebut dapat merealisasikan program sejalan dengan BNPP. Bila perlu, BNPP dapat melibatkan K/L terkait untuk melaksanakan program kerja di sejumlah daerah dengan tetap mengutamakan hasil kerja yang produktif.

Di samping itu, perlu pula membentuk penanggung jawab (PIC) di setiap K/L untuk memastikan komunikasi tetap terjalin. Dengan begitu, koordinasi untuk melaksanakan program kerja dapat berlangsung lebih optimal.

“Sekali kita bisa berkomunikasi maka kita bisa melakukan koordinasi untuk menggarap pembangunan di perbatasan. Karena pembangunan itu sangat beragam, ada yang mau bangun pasar, bangun dermaga, ada yang mau membangun SD, sekolah, ada yang tempat nelayan, perlu kapal, beragam sekali, dan uangnya ada di kementerian lain,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Mendagri mendorong jajaran dan para pegawai untuk memosisikan fungsi BNPP layaknya tenda. Hal ini bermakna bahwa semua pihak yang bekerja di BNPP akan memperoleh perlindungan dari tenda tersebut.

Dalam kesempatan itu, Mendagri mengapresiasi kinerja dan kiprah yang telah dilakukan BNPP. Menurutnya, kerja keras tersebut telah berlangsung baik, tapi tetap perlu dipacu lebih maksimal agar hasilnya semakin memuaskan.

“Satu lagi saya minta tolong rekan-rekan BNPP ini selalu saya ulang-ulang, [hasil kinerjanya] harus didengar oleh publik. Harus dengan diketahui oleh publik maka otomatis ada kemungkinan untuk disayangi dicintai publik, supaya orang tahu ada badan ini. Itu akan menimbulkan kebangaan,” pungkasnya.(wan)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Ratusan Praja IPDN Diterjunkan, Fokus Bersihkan Permukiman dan Situs Bersejarah Pascabencana
Pemulihan Pascabencana, Ribuan Hunian Sementara dan Tetap Terus Dibangun
WFH Jumat Berlaku, Layanan Publik Kemenag Tetap Optimal dan Inklusif
Kebutuhan Penghulu 16.237, yang Ada 11.918: Kekurangan SDM Ancam Layanan KUA
Satgas PRR Maksimalkan Kayu Hanyutan untuk Hunian Sementara dan Fasilitas Umum
All Stars Bersama Komunitas Gangster Dorong Kegiatan Positif untuk Generasi Muda
Pemprov Banten Siap Jalani Audit BPK, Gubernur Harapkan Hasil Terbaik
Warga Pante Geulima Bangkit, Pembersihan Lingkungan Dilakukan Bertahap

Berita Terkait

Sabtu, 4 April 2026 - 13:15 WIB

Ratusan Praja IPDN Diterjunkan, Fokus Bersihkan Permukiman dan Situs Bersejarah Pascabencana

Jumat, 3 April 2026 - 16:36 WIB

Pemulihan Pascabencana, Ribuan Hunian Sementara dan Tetap Terus Dibangun

Jumat, 3 April 2026 - 16:30 WIB

WFH Jumat Berlaku, Layanan Publik Kemenag Tetap Optimal dan Inklusif

Kamis, 2 April 2026 - 21:32 WIB

Kebutuhan Penghulu 16.237, yang Ada 11.918: Kekurangan SDM Ancam Layanan KUA

Kamis, 2 April 2026 - 20:19 WIB

Satgas PRR Maksimalkan Kayu Hanyutan untuk Hunian Sementara dan Fasilitas Umum

Berita Terbaru