Memperkuat Daerah Perbatasan: Strategi Mendagri Tito Karnavian untuk Kesejahteraan dan Pertahanan Nasional

Selasa, 27 Agustus 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM, Pontianak – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menegaskan pentingnya memperkuat daerah perbatasan. Penguatan tersebut tidak hanya dilakukan dengan mendorong pembangunan di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), melainkan juga di daerah perbatasan.

“Kita perlu memperkuat selain perbatasannya, pos lintas batasnya, juga membangun di daerah-daerah perbatasan tersebut agar masyarakatnya selain lebih sejahtera, ada pemerataan keadilan pembangunan,” ujar Mendagri di hadapan awak media usai membuka Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) Jangka Menengah Tahun 2025-2029 di Kantor Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Pontianak, Selasa (27/8/2024).

Bila masyarakat di kawasan perbatasan lebih sejahtera, maka secara tidak langsung akan memperkuat rasa nasionalisme. Hal ini dapat menjadi modal besar untuk mengatasi berbagai gangguan eksternal di wilayah perbatasan.

Lebih lanjut, Mendagri mengatakan, upaya memperkuat daerah perbatasan tidak hanya sebagai langkah mendorong pemerataan pembangunan. Namun hal ini juga akan memacu pembangunan di lintas sektor, baik di perkotaan, perdesaan, maupun perbatasan.

“Dan sekaligus juga untuk sekali lagi memperkuat sistem pertahanan kita melalui peningkatan kesejahteraan rakyat di perbatasan,” imbuhnya.

Berkaitan dengan rencana jangka menengah Gerbangdutas tahun 2025-2029, Mendagri menjelaskan BNPP akan menginventarisasi daftar masalah di kawasan perbatasan. BNPP juga akan menggali informasi mengenai kebutuhan di tiap daerah perbatasan, baik meliputi infrastruktur, alat transportasi, pasar, dan sebagainya yang diperlukan daerah.

Dengan begitu, pemerintah pusat bakal memilah persoalan yang dirasa penting untuk disesuaikan dengan prioritas nasional. Di samping itu, anggaran kebutuhan program tersebut akan diajukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Nah di situ juga kita berharap dari APBD provinsi, kabupaten juga memberikan kontribusi, berapa pun juga sesuai kemampuan masing-masing. Dan setelah itu kita melakukan evaluasi paling tidak 3 bulan sekali setiap tahun untuk melihat progres tiap-tiap target pekerjaan itu,” tandasnya.(wan)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Kebutuhan Penghulu 16.237, yang Ada 11.918: Kekurangan SDM Ancam Layanan KUA
Satgas PRR Maksimalkan Kayu Hanyutan untuk Hunian Sementara dan Fasilitas Umum
Wamendagri Bima Arya Apresiasi Pemulihan Aceh Tamiang, Praja Diminta Tingkatkan Kinerja
Integrasi Madrasah hingga Kampus, Kemenag Perkuat Ekosistem UIII di Depok
Pemulihan Pascabencana Sumatera Tunjukkan Kekuatan Gotong Royong Nasional
Ratusan Jembatan Dibangun, Konektivitas Daerah Terdampak Bencana Berangsur Pulih
Kunjungan ke Bank Sumut, Wamendagri Bima Arya Paparkan Strategi Penguatan BUMD Nasional
Mendagri Tito Karnavian: Pemulihan Fasilitas Pendidikan Pascabencana Terus Dikebut

Berita Terkait

Kamis, 2 April 2026 - 21:32 WIB

Kebutuhan Penghulu 16.237, yang Ada 11.918: Kekurangan SDM Ancam Layanan KUA

Kamis, 2 April 2026 - 12:30 WIB

Wamendagri Bima Arya Apresiasi Pemulihan Aceh Tamiang, Praja Diminta Tingkatkan Kinerja

Rabu, 1 April 2026 - 19:54 WIB

Integrasi Madrasah hingga Kampus, Kemenag Perkuat Ekosistem UIII di Depok

Rabu, 1 April 2026 - 16:44 WIB

Pemulihan Pascabencana Sumatera Tunjukkan Kekuatan Gotong Royong Nasional

Rabu, 1 April 2026 - 15:16 WIB

Ratusan Jembatan Dibangun, Konektivitas Daerah Terdampak Bencana Berangsur Pulih

Berita Terbaru