JENDELANUSANTARA.COM, Banten – Lembaga Studi Strategi, Analisis dan Krisis (LSSAK) mengajak masyarakat menyikapi wacana mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan tenang, rasional, dan mengedepankan akal sehat.
Menurut LSSAK, persoalan pendidikan, pencalonan, dan keabsahan Gibran sebagai Wakil Presiden harus dilihat berdasarkan proses administrasi dan hukum yang telah dilalui. Mulai dari proses penyetaraan ijazah, pencalonan oleh partai politik koalisi, hingga penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Jika ada pihak yang mempertanyakan proses tersebut, silakan menggunakan jalur hukum dan mekanisme yang berlaku. Jangan sampai persoalan politik berkembang menjadi tuduhan pribadi tanpa pembuktian yang jelas.
LSSAK juga mengingatkan bahwa pencalonan Gibran bukan keputusan dirinya sendiri. Ada partai-partai politik pengusung, para ketua umum koalisi, Prabowo sebagai calon Presiden, serta proses demokrasi yang melibatkan rakyat Indonesia.
Dalam Pilpres 2024, pasangan Prabowo-Gibran memperoleh 96.214.691 suara atau sekitar 58,59 persen suara sah nasional. Artinya, Gibran merupakan bagian dari pasangan yang mendapatkan mandat rakyat melalui pemilu.
Jangan Jadikan Gibran Sasaran Polemik Politik
LSSAK menilai, perbedaan pilihan politik harus dihormati. Pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu masih memiliki kesempatan untuk berkompetisi pada pemilu berikutnya.
Prabowo dan Gibran perlu diberikan kesempatan menjalankan pemerintahan dan membuktikan kinerjanya kepada rakyat. Namun, kesempatan tersebut bukan berarti bebas dari kritik. Rakyat tetap berhak mengawasi, menilai, dan mengevaluasi setiap kebijakan pemerintah.
Kepemimpinan Muda Perlu Kesempatan dan Pembelajaran
Menurut LSSAK, menjadi pemimpin membutuhkan proses, pengalaman, dan pembelajaran. Gibran sebagai Wakil Presiden perlu terus meningkatkan pengetahuan, kematangan berpikir, serta kemampuan memahami persoalan bangsa.
Peran akademisi, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen bangsa juga penting untuk memberikan masukan dan pendidikan agar kualitas kepemimpinan nasional semakin baik.
Jangan berharap seseorang menjadi matang tanpa proses. Yang terpenting adalah kemauan belajar, terbuka terhadap kritik, dan mampu menjalankan amanah untuk kepentingan rakyat.
Gibran Memiliki Kedudukan Konstitusional sebagai Wakil Presiden
LSSAK juga mengingatkan bahwa Gibran memiliki mandat sebagai Wakil Presiden melalui kemenangan pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.
Apabila suatu saat terjadi kekosongan jabatan Presiden, UUD 1945 melalui Pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa Wakil Presiden menggantikan Presiden sampai berakhir masa jabatannya.
Karena itu, peluang Gibran menjadi Presiden merupakan bagian dari mekanisme konstitusi, bukan karena suara pribadinya lebih banyak daripada Prabowo. Hal ini perlu dipahami secara benar oleh masyarakat.
LSSAK: Beri Kesempatan, Kawal dengan Kritik
Pada akhirnya, LSSAK mengajak seluruh masyarakat untuk tidak terjebak dalam pertentangan politik yang berkepanjangan.
Berikan kesempatan kepada Prabowo dan Gibran untuk bekerja dan membuktikan kemampuan melalui hasil nyata bagi rakyat. Jika masyarakat tidak puas, demokrasi menyediakan mekanisme evaluasi dan pergantian kepemimpinan sesuai konstitusi.
Rakyat berhak mengkritik, akademisi berhak memberikan masukan, dan pers berhak melakukan pengawasan.
Indonesia membutuhkan persatuan, regenerasi kepemimpinan, dan kedewasaan dalam berdemokrasi.
Akal sehat harus dikedepankan. Hormati hasil demokrasi, tegakkan konstitusi, beri kesempatan kepada pemimpin untuk bekerja, dan biarkan kinerja menjadi ukuran utama.
Lembaga Studi Strategi, Analisis dan Krisis (LSSAK)
(Yuyi Rohmatunisa)
