Komnas HAM Telusuri Keterkaitan Puskopau TNI AU dengan Sirkus OCI

Rabu, 23 April 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan adanya dugaan keterkaitan antara kepemilikan sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) yang beroperasi di bawah Taman Safari, dengan Pusat Koperasi Angkatan Udara (Puskopau) TNI AU. Dugaan ini mengemuka dari hasil temuan dokumen resmi yang diperoleh lembaga tersebut.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menjelaskan, salah satu dasar temuan tersebut adalah Surat Keputusan (SK) Nomor Skep/20/VII/1997 yang mengatur Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Puskopau Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma. Dalam Pasal 10 huruf A SK itu, disebutkan bahwa Puskopau memiliki unit usaha jasa niaga umum, yang diduga merujuk pada sirkus OCI.

“Itu ada surat keterangan yang ditemukan Komnas HAM terkait keterkaitan badan hukum Puskopau, salah satunya kepemilikan atas sirkus,” ujar Atnike seusai menghadiri rapat dengan Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Rabu (23/4/2025).

Meski demikian, Atnike menegaskan perlunya penelusuran lebih lanjut karena dokumen tersebut terbit pada tahun 1997. Ia juga menyebutkan bahwa Komnas HAM telah menerima berbagai laporan dugaan eksploitasi di lingkungan sirkus OCI sejak era yang sama.

“Kami akan meminta klarifikasi dari Markas Besar TNI AU karena ada beberapa hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut,” ujarnya.

Komnas HAM menyatakan menolak segala bentuk eksploitasi terhadap anak, baik dalam konteks komersial maupun yang menyerupai praktik perbudakan. Langkah investigatif ini menjadi bagian dari komitmen lembaga tersebut dalam melindungi hak-hak kelompok rentan. (ihd)

Berita Terkait

Transformasi RS UIN, Menag: Jadi Pusat Keunggulan Medis dan Pendidikan
Pemerintah Perkuat Pemulihan Sosial melalui Rehabilitasi Rumah Ibadah
Wamendagri Bima Arya Nilai WFH ASN di Bogor Dorong Efisiensi Anggaran
Kebijakan WFH-WFO ASN Dorong Efisiensi dan Kinerja Berbasis Teknologi
Wamendagri Bima Arya Tekankan Efisiensi Energi melalui Kebijakan WFH ASN
Program 3 Juta Rumah Dorong Akses Hunian Layak bagi MBR
Wamendagri Ribka Haluk Dorong Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Pemerintahan Papua Pegunungan
Pemerintah Perkuat Pembangunan Wilayah Perbatasan, Sitaro Jadi Prioritas

Berita Terkait

Sabtu, 11 April 2026 - 18:07 WIB

Transformasi RS UIN, Menag: Jadi Pusat Keunggulan Medis dan Pendidikan

Sabtu, 11 April 2026 - 13:34 WIB

Pemerintah Perkuat Pemulihan Sosial melalui Rehabilitasi Rumah Ibadah

Sabtu, 11 April 2026 - 12:43 WIB

Wamendagri Bima Arya Nilai WFH ASN di Bogor Dorong Efisiensi Anggaran

Jumat, 10 April 2026 - 17:50 WIB

Kebijakan WFH-WFO ASN Dorong Efisiensi dan Kinerja Berbasis Teknologi

Jumat, 10 April 2026 - 17:41 WIB

Wamendagri Bima Arya Tekankan Efisiensi Energi melalui Kebijakan WFH ASN

Berita Terbaru