Komnas HAM Telusuri Keterkaitan Puskopau TNI AU dengan Sirkus OCI

Rabu, 23 April 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan adanya dugaan keterkaitan antara kepemilikan sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) yang beroperasi di bawah Taman Safari, dengan Pusat Koperasi Angkatan Udara (Puskopau) TNI AU. Dugaan ini mengemuka dari hasil temuan dokumen resmi yang diperoleh lembaga tersebut.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menjelaskan, salah satu dasar temuan tersebut adalah Surat Keputusan (SK) Nomor Skep/20/VII/1997 yang mengatur Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Puskopau Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma. Dalam Pasal 10 huruf A SK itu, disebutkan bahwa Puskopau memiliki unit usaha jasa niaga umum, yang diduga merujuk pada sirkus OCI.

“Itu ada surat keterangan yang ditemukan Komnas HAM terkait keterkaitan badan hukum Puskopau, salah satunya kepemilikan atas sirkus,” ujar Atnike seusai menghadiri rapat dengan Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Rabu (23/4/2025).

Meski demikian, Atnike menegaskan perlunya penelusuran lebih lanjut karena dokumen tersebut terbit pada tahun 1997. Ia juga menyebutkan bahwa Komnas HAM telah menerima berbagai laporan dugaan eksploitasi di lingkungan sirkus OCI sejak era yang sama.

“Kami akan meminta klarifikasi dari Markas Besar TNI AU karena ada beberapa hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut,” ujarnya.

Komnas HAM menyatakan menolak segala bentuk eksploitasi terhadap anak, baik dalam konteks komersial maupun yang menyerupai praktik perbudakan. Langkah investigatif ini menjadi bagian dari komitmen lembaga tersebut dalam melindungi hak-hak kelompok rentan. (ihd)

Berita Terkait

Rapat Asistensi SIPD RI: Kemendagri Perkuat Efektivitas dan Akuntabilitas Belanja Daerah
Pemerintah Percepat Digitalisasi Pembelajaran, 1.337 Sekolah Ikuti Peluncuran Secara Daring
Pemprov Diminta Tindaklanjuti Arahan Kemendagri untuk Kejar Target Realisasi APBD 2025
Rakor Kemendagri: Pendapatan Daerah Meningkat, Serapan Belanja Masih Memprihatinkan
Pemerintah Bekukan PKH bagi 7.001 Penerima Terindikasi Judol di DIY
Rapat Koordinasi Lintas Kementerian Bahas Pembatalan PTDH Dua Guru SMA Negeri 1 Luwu Utara
Wamendagri Ribka Haluk Dorong Pemda Bali Percepat Realisasi Belanja Daerah Jelang Akhir Tahun
Dalam Rapat dengan Menteri PKP, Tito Karnavian Ajak Masyarakat Dukung Program Hunian Layak

Berita Terkait

Senin, 17 November 2025 - 22:21 WIB

Rapat Asistensi SIPD RI: Kemendagri Perkuat Efektivitas dan Akuntabilitas Belanja Daerah

Senin, 17 November 2025 - 22:12 WIB

Pemerintah Percepat Digitalisasi Pembelajaran, 1.337 Sekolah Ikuti Peluncuran Secara Daring

Senin, 17 November 2025 - 18:28 WIB

Pemprov Diminta Tindaklanjuti Arahan Kemendagri untuk Kejar Target Realisasi APBD 2025

Senin, 17 November 2025 - 15:52 WIB

Rakor Kemendagri: Pendapatan Daerah Meningkat, Serapan Belanja Masih Memprihatinkan

Senin, 17 November 2025 - 07:19 WIB

Pemerintah Bekukan PKH bagi 7.001 Penerima Terindikasi Judol di DIY

Berita Terbaru