JENDELANUSANTARA.COM, Bekasi — Kurang optimalnya fungsi polder sebagai infrastruktur pengendali banjir di Kota Bekasi mendapat sorotan Komisi II DPRD Kota Bekasi. Sejumlah polder dinilai belum efektif menampung lonjakan debit air saat musim hujan, sehingga potensi genangan masih terjadi di beberapa titik.
Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, H. M. Saefuddaulah, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan dan pembangunan polder agar benar-benar berbasis kajian teknis yang komprehensif.
“Ini memang perlu menjadi evaluasi. Kajian harus benar-benar dilakukan oleh ahli tata air, sehingga dalam proses pembentukan polder dilakukan secara komprehensif,” ujar Saefuddaulah di Gedung DPRD Kota Bekasi, akhir pekan ini.
Menurut dia, perencanaan pembangunan polder yang menjadi kewenangan eksekutif seharusnya dikomunikasikan kepada DPRD sejak tahap awal. Keterlibatan legislatif, kata dia, penting dalam menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan yang diambil selaras dengan kebutuhan di lapangan.
“Memang ranahnya di eksekutif, tetapi dalam fungsi pengawasan DPRD harus dilibatkan supaya ada sinkronisasi. Dengan begitu, jika ada kekeliruan, prosesnya sudah melibatkan dewan sejak awal,” katanya.
Saefuddaulah menambahkan, DPRD kerap meminta data terkait kualifikasi pihak ketiga yang mengerjakan proyek polder. Ia menekankan pentingnya klasifikasi dan spesifikasi teknis yang jelas, mulai dari bahan baku, metode pelaksanaan, hingga standar operasional.
“Harus ada klasifikasi yang jelas dan standar pelaksanaan yang terukur. Saat surat perintah kerja diterbitkan, spesifikasi teknisnya juga harus transparan dan diketahui oleh DPRD,” ujarnya.
Selain aspek teknis, transparansi anggaran juga menjadi perhatian. Ia menilai pemasangan papan informasi proyek di lokasi pekerjaan merupakan bentuk akuntabilitas publik. Melalui papan tersebut, masyarakat dapat mengetahui nilai anggaran, pelaksana pekerjaan, serta rincian kegiatan.
“Sering kali di lapangan tidak ada papan informasi proyek. Padahal itu bentuk transparansi. Harusnya dicantumkan dalam surat penunjukan pekerjaan kepada pihak ketiga,” katanya.
Komisi II DPRD berharap evaluasi menyeluruh terhadap pembangunan polder dapat memperkuat sistem pengendalian banjir di Kota Bekasi, terutama menghadapi intensitas hujan yang kian tinggi dalam beberapa tahun terakhir. (ihd)
