JENDELANUSANTARA.COM, Yogyakarta – Tingginya capaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan perguruan tinggi tidak serta-merta menjamin kesiapan mereka memasuki dunia kerja. Di tengah masih tingginya angka pengangguran lulusan pendidikan tinggi, perguruan tinggi dituntut tidak hanya menghasilkan lulusan dengan capaian akademik yang baik, tetapi juga membekali mahasiswa dengan keterampilan, talenta, etika, dan kemampuan beradaptasi sesuai kebutuhan dunia kerja.
Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Zuly Qodir, M.Ag., mengingatkan pentingnya keselarasan antara kompetensi akademik dan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk memastikan lulusan tidak berhenti pada pencapaian akademik, tetapi juga memiliki daya saing setelah menyelesaikan pendidikan.
“Bahaya sekali kalau kita punya mahasiswa, tetapi kemudian alumninya menganggur. Itu saya jangan-jangan ikut berdosa, ya,” seloroh Zuly seusai membuka UMY _Career Fair_ 2026 di Gedung E8 Djarnawi Hadikusumo UMY, Jumat (28/8/2026).
Kekhawatiran tersebut relevan dengan kondisi ketenagakerjaan nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan jumlah penganggur berlatar pendidikan tinggi D-IV, S1, S2, hingga S3 mencapai 1.033.182 orang per Mei 2026. Kementerian Ketenagakerjaan menilai ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan dunia usaha dan industri atau skill mismatch menjadi salah satu faktor utama tingginya pengangguran terdidik.
_IPK Tinggi Bukan Satu-satunya Ukuran_
Menurut Zuly, capaian IPK tetap penting sebagai indikator akademik. Namun, tingginya nilai akademik harus disertai kemampuan lain yang membuat lulusan memiliki keunggulan ketika memasuki dunia profesional.
Ia mengamati semakin banyak mahasiswa yang lulus dengan IPK tinggi, bahkan mendekati angka sempurna. Kondisi tersebut membuat perusahaan tidak dapat hanya menggunakan IPK sebagai satu-satunya pembeda dalam memilih calon tenaga kerja.
“IPK 3 atau IPK 4 sekarang membludak di mana-mana. Saya hampir tiap tahun mewisuda yang IPK-nya 4, yang IPK-nya 3,9,” ungkapnya.
Karena itu, Zuly menekankan pentingnya keseimbangan antara kemampuan akademik, keterampilan individual, talenta khusus, serta etika dan moral. Lulusan yang hanya mengandalkan nilai akademik tanpa memiliki keterampilan pendukung akan menghadapi persaingan yang semakin ketat di pasar kerja.
“Bukan hanya soal IPK karena IPK sekarang membludak, yang IPK-nya tinggi-tinggi. Namun, kalau etikanya tidak bagus, moralnya kurang bagus, dan tidak punya skill yang lain, tentu menjadi persoalan. IPK penting, kemampuan individual penting, talenta khusus penting, dan moral juga sangat penting,” tegas Zuly.
_UMY Career Fair Jembatani Lulusan dengan Industri_
Dalam konteks tersebut, Zuly menilai penyelenggaraan career fair menjadi salah satu instrumen penting untuk mempertemukan mahasiswa dan alumni dengan dunia industri sekaligus memperkenalkan kebutuhan nyata pasar kerja.
_UMY Career Fair_ 2026 digelar pada 28–29 Agustus 2026 dengan melibatkan 20 perusahaan dari berbagai sektor, baik badan usaha milik negara (BUMN) maupun perusahaan swasta. Kegiatan tersebut juga menyediakan peluang rekrutmen bagi mahasiswa, alumni, dan pencari kerja.
Menurut Zuly, perguruan tinggi tidak cukup hanya mempersiapkan mahasiswa hingga memperoleh ijazah. Kampus juga perlu membangun koneksi dengan dunia usaha dan dunia industri agar lulusan memahami kompetensi yang dibutuhkan sekaligus memperoleh akses lebih luas terhadap peluang kerja.
Pandangan tersebut sejalan dengan tantangan ketenagakerjaan nasional. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi juga menekankan pentingnya sinergi perguruan tinggi dan industri untuk menghasilkan lulusan yang mampu beradaptasi dengan transformasi ekonomi, perkembangan teknologi, dan kebutuhan sektor strategis.
_Karier Lulusan Tak Harus Menjadi ASN_
Zuly juga mendorong mahasiswa dan alumni memperluas orientasi karier. Menurutnya, pilihan pekerjaan setelah lulus tidak seharusnya hanya diarahkan pada posisi sebagai aparatur sipil negara (ASN).
Dunia usaha dan industri memiliki ruang yang luas untuk menyerap lulusan perguruan tinggi. Karena itu, pemerintah juga dinilai perlu berperan aktif menciptakan iklim yang mendorong sektor swasta membuka lebih banyak kesempatan kerja sesuai dengan kompetensi tenaga kerja Indonesia.
“Maka penting pemerintah membuka formasi ASN dan kementerian, lalu perusahaan-perusahaan didorong dan diarahkan oleh pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan dengan kualifikasi yang dibutuhkan sehingga di Indonesia tidak ada lagi pengangguran. Kalau perusahaan tidak didorong oleh pemerintah, mereka akan merasa tidak memiliki kewajiban,” ujar Zuly.
Menurutnya, persoalan pengangguran terdidik tidak dapat dibebankan hanya kepada perguruan tinggi ataupun pencari kerja. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri perlu membangun ekosistem ketenagakerjaan yang saling terhubung, mulai dari pengembangan kompetensi hingga penciptaan kesempatan kerja.
_Negara Perlu Aktif Mendorong Penciptaan Lapangan Kerja_
Lebih lanjut, Zuly menilai negara perlu memiliki peran yang kuat dalam mengarahkan pembangunan ekonomi agar pertumbuhan industri berjalan beriringan dengan penciptaan lapangan kerja.
Ia menyinggung konsep state capitalism atau kapitalisme negara sebagai salah satu pendekatan yang menempatkan negara pada posisi aktif dalam mengarahkan kegiatan ekonomi dan industri untuk mencapai kepentingan pembangunan.
Dalam konteks ketenagakerjaan, menurutnya, kewenangan pemerintah perlu dimanfaatkan untuk mendorong dunia usaha memperluas kesempatan kerja sekaligus memastikan perkembangan industri memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Bagi Zuly, tantangan pengangguran lulusan perguruan tinggi pada akhirnya tidak cukup dijawab dengan meningkatkan capaian akademik mahasiswa. Perguruan tinggi perlu memperkuat keterampilan dan karakter lulusan, industri membuka kesempatan kerja yang lebih luas, sementara pemerintah membangun kebijakan yang mampu mempertemukan keduanya.
Dengan demikian, keberhasilan pendidikan tinggi tidak hanya diukur dari banyaknya lulusan dengan IPK tinggi, tetapi juga dari kemampuan mereka untuk beradaptasi, memasuki dunia profesional, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. (gla)
Sumber : Humas Umy
