CATATAN | REDAKSI
JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta – Pada tahun 1990-an, Bill Kovach dan Tom Rosenstiel seperti nabi di gurun tandus. Di tengah gegap gempita industri media Amerika yang kian kapitalistik, mereka meluncurkan The Elements of Journalism—sembilan butir nilai luhur jurnalisme yang kini lebih sering dibaca sebagai puisi nostalgia ketimbang panduan profesional. Keduanya gelisah melihat ruang redaksi dipreteli ruang modal. Kebenaran, verifikasi, independensi, dan loyalitas pada warga ditukar dengan klik, rating, dan bottom line.
Di dunia yang berubah cepat karena konglomerasi media, globalisasi, dan internet, khotbah mereka terdengar seperti sirine moral yang sayangnya dipasang di jalan tol komersial: terlalu pelan untuk didengar, terlalu lemah untuk ditaati.
Indonesia waktu itu masih tertatih dalam cengkeraman Orde Baru. Saat Tempo, Editor, dan Detik dibredel tahun 1994, Gunawan Mohamad memilih mendirikan AJI, membawa semangat baru: independensi, verifikasi, dan keberanian menyuarakan warga. Namun, sejarah mencatat, bahkan idealisme pun bisa letih. Hari ini, pers kita sering lebih mirip “Pers Anak Kambing”—bergantung hidup pada susu korporasi atau geng kekuasaan.
Martabat vs Martabak
Dengan disrupsi digital, jurnalisme kini berdiri di persimpangan martabat dan martabak. Apakah ia akan berdiri tegak sebagai anjing penjaga kebenaran, atau jadi hewan peliharaan algoritma yang jinak di pangkuan pemilik modal?
Dahulu, koran dan majalah punya institusi dan identitas. Kini, satu situs media tak ubahnya majalah dinding maya yang berserakan di jagat digital. Google mengubah segala lanskap: dari distribusi, iklan, hingga kendali wacana. Pers kehilangan monopoli narasi; siapa pun kini bisa jadi pewarta.
Kondisi ini menyuburkan banyak Rupert Murdoch-wannabe di Indonesia. Dari Paloh hingga Tanu, dari Dahlan Iskan hingga konglomerat baru yang mencoba menyandingkan bisnis media dengan kekuasaan politik. Tapi era unipolar yang menopang model ini tengah goyah. Perang di Gaza dan Ukraina membongkar borok hipokrisi narasi global. Rakyat Barat sendiri mulai muak. Demo pro-Palestina di New York dan Paris adalah gelombang baru kesadaran: bahwa media arus utama tak selalu bicara atas nama rakyat.
Narasi Bukan Lagi Monopoli
Era multipolar telah datang. Rusia, Tiongkok, dan Iran memimpin perlawanan terhadap narasi hegemonik Barat. Di saat yang sama, Indonesia mesti berhenti menjadi pengekor narasi orang lain. Kita punya fondasi sendiri: Pancasila. Bukan sekadar jargon, tapi potensi konstruksi narasi agung yang belum tergarap.
Pertanyaannya kini: apakah pers Indonesia bersedia meninggalkan kursi bayi Pers Anak Kambing dan berdiri tegak sebagai penjaga nalar bangsa? Atau tetap bertahan jadi instrumen politik pemilik modal dan mesin algoritma?
Hari ini, 3 Mei 2025, kita memperingati Hari Pers Dunia. Momen ini seharusnya bukan sekadar seremoni, melainkan titik tolak perenungan: apakah pers Indonesia akan jadi pengikut arus, atau pencipta gelombang baru kesadaran?
Seabad setelah Sumpah Pemuda, bangsa ini layak punya media yang tak sekadar mengulang suara elite. Tapi menghadirkan suara rakyat, dengan bahasa rakyat, dan untuk martabat rakyat. Jika jurnalisme pernah lahir untuk mencari kebenaran, maka hari ini ia harus berani menemukannya kembali—di luar ruang redaksi, di tengah denyut hati warga, dan dalam keberanian berpikir melampaui narasi lama. (ihd)
