Gubernur Banten Andra Soni: Infrastruktur Meningkat, Kepatuhan Pajak Harus Dibarengi Kesadaran Masyarakat

Rabu, 9 April 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta – Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dibutuhkan kolaborasi dan kerjasama semua pihak. Menurutnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama, negara hadir melayani masyarakat.

Hal itu diungkap Andra Soni usai melakukan kunjungan ke Kantor Jasa Raharja Jl HR Rasuna Said Kav. C2, Jakarta, Rabu (9/4/2025).

Dikatakan, untuk tingkat kepatuhan membayar pajak ada datanya semua. “Yang kita butuhkan adalah kolaborasi semua antar pihak Jasa Raharja, Kepolisian, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota,” ucapnya.

“Karena ini tugas tanggung jawab kita, negara harus hadir melayani masyarakat,” tambah Andra Soni.

Masih menurut Andra Soni, Jasa Raharja merupakan mitra Pemerintah Provinsi Banten di Kantor Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, red). Dari Jasa Raharja, didapatkan data terkait dengan tugas menurunkan jumlah kecelakaan, potensi pendapatan terkait dengan jumlah kendaraan, tugas bersama dalam pembinaan wajib pajak, dan penghargaan penghargaan atas ketertiban membayar pajak.

Dijelaskan, Provinsi Banten sebagai daerah penyangga Ibukota Jakarta, wilayah aglomerasi jumlah kendaraan di Provinsi Banten pasti banyak.

Semakin hari, jelas Andra Soni, infrastruktur Provinsi Banten semakin baik serta terjadi peningkatan jumlah kendaraan. Tinggal bagaimana ketertiban atau kedisiplinan masyarakat biasanya hanya bertahan satu tahun.

“Ini harus kita pikirkan solusinya. Dengan masyarakat kita harus berkolaborasi, bukan menindak. Tugas kita bukan menindak, tugas kita membina,” pungkasnya.

Dalam paparannya, Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A Purwantono menjelaskan, terkait kebijakan penghapusan denda dan tunggakan pajak Provinsi Banten, pada prinsipnya Jasa Raharja bisa mengikuti. Hal itu didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/ 2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

“Jasa Raharja bisa mengikuti kebijakan daerah,” ungkapnya.

Diakui Rivan, Jasa Raharja sebelumnya belum pernah melakukan hal itu.

Dalam kesempatan itu, Rivan mengatakan pelayanan Jasa Raharja sebagai bentuk negara hadir melayani masyarakat. Jasa Raharja terus menjalin kerjasama dengan semua pihak dalam menurunkan kecelakaa lalu lintas.(Wan)

Sumber: Adpim

Berita Terkait

Sekjen PWI Laskar Sabilillah Nyatakan Dukungan Penuh kepada Polri dalam Operasi Ketupat 2026
Kementerian Ekraf Gandeng Shopee Perluas Akses Pasar Digital
Pemprov Sumsel Siap Terapkan Sistem Merit ASN Secara Substantif dan Berkelanjutan
Ekonomi Banten Tumbuh 5,37 Persen, Andra Soni Optimistis PDRB Terus Meningkat
Pemkot Bekasi Dukung Penerapan Sistem Merit Menuju World Class Bureaucracy 2045
Teuku Riefky Dorong Akselerasi Talenta dan Pendanaan Berbasis KI untuk Desainer Mebel
Parigi Moutong Andalkan Durian dan Perikanan, Pemerintah Fokus Tingkatkan Produktivitas
Kolaborasi Ekraf–APDESI Ditargetkan Ciptakan 80 Ribu Lapangan Kerja Baru

Berita Terkait

Kamis, 5 Maret 2026 - 13:03 WIB

Sekjen PWI Laskar Sabilillah Nyatakan Dukungan Penuh kepada Polri dalam Operasi Ketupat 2026

Rabu, 4 Maret 2026 - 11:05 WIB

Kementerian Ekraf Gandeng Shopee Perluas Akses Pasar Digital

Rabu, 4 Maret 2026 - 10:13 WIB

Pemprov Sumsel Siap Terapkan Sistem Merit ASN Secara Substantif dan Berkelanjutan

Rabu, 4 Maret 2026 - 08:33 WIB

Ekonomi Banten Tumbuh 5,37 Persen, Andra Soni Optimistis PDRB Terus Meningkat

Rabu, 4 Maret 2026 - 08:03 WIB

Pemkot Bekasi Dukung Penerapan Sistem Merit Menuju World Class Bureaucracy 2045

Berita Terbaru