Dugaan Korupsi Terulang, KPK Cekal Empat Orang di Kasus Bansos Kemensos

Redaksi

Selasa, 19 Agustus 2025

URL berhasil dicopy

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta. (Jennus/Dok)

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial kembali diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Empat orang dicegah bepergian ke luar negeri untuk enam bulan ke depan, sejak 12 Agustus 2025, agar proses penyidikan tidak terhambat.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Jakarta, Selasa (19/8/2025), menyebut keempat orang itu berinisial ES, BRT, KJT, dan HER. Mereka adalah pejabat di lingkungan Kemensos dan petinggi perusahaan jasa logistik.

Rinciannya, Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial, Edi Suharto; Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik (DNR Logistics) sekaligus Direktur Utama PT Dosni Roha Indonesia, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo; mantan Direktur Utama DNR Logistics 2018-2022, Kanisius Jerry Tengker; serta Direktur Operasional DNR Logistics 2021-2024, Herry Tho.

“Pencegahan dilakukan karena keterangannya masih dibutuhkan di dalam negeri,” kata Budi.

Rangkaian Kasus

KPK telah menetapkan tersangka dalam perkara ini, namun belum mengumumkan identitas maupun jumlahnya. Penyidikan baru dimulai 13 Agustus 2025.

Kasus ini memperpanjang daftar dugaan penyimpangan penyaluran bansos di Kemensos.

2020, mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengadaan bansos COVID-19.
2023, KPK mengusut dugaan korupsi bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat dan Program Keluarga Harapan.
2024, lembaga antirasuah memulai penyidikan dugaan korupsi bansos presiden terkait penanganan Covid-19.

Perkembangan terbaru ini menegaskan bahwa praktik penyaluran bansos masih rentan disalahgunakan, meski kasus serupa telah berulang kali diusut sejak lima tahun terakhir. (ihd)