JENDELANUSANTARA.COM, Bekasi — Banjir lokal yang berulang di sejumlah kawasan Kota Bekasi dinilai belum akan teratasi menyeluruh jika penanganannya masih bersifat parsial. DPRD Kota Bekasi mendorong Pemerintah Kota Bekasi menurunkan rencana induk drainase (RID) hingga tingkat kecamatan dan kelurahan agar penanganan banjir lebih terarah.
Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, Saifuddaulah, mengatakan pemerintah kota sebenarnya telah memiliki dokumen RID. Namun, dokumen tersebut baru disusun pada skala kota sehingga belum memberikan gambaran rinci kondisi tata air di setiap wilayah.
Hal itu terungkap saat Komisi II DPRD menggelar rapat kerja bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) serta Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi.
“Rencana induk drainase memang sudah ada, tetapi baru pada tingkat kota. Kami mendorong agar dokumen itu diturunkan hingga skala wilayah, kecamatan, bahkan sampai kelurahan,” ujar Saifuddaulah.
Menurut dia, pemetaan drainase secara lebih detail akan membantu pemerintah maupun masyarakat memahami alur tata air di masing-masing kawasan. Dengan begitu, sumber persoalan banjir yang sering muncul saat hujan deras dapat diidentifikasi secara lebih tepat.
Ia menilai persoalan drainase harus menjadi prioritas utama jika pemerintah kota ingin menekan risiko banjir yang masih sering terjadi di Bekasi.
Selain persoalan drainase, Saifuddaulah juga menyoroti rencana pembangunan polder air agar disertai kajian teknis yang matang. Perhitungan harus mencakup kapasitas tampung serta potensi debit air di setiap wilayah yang rawan genangan.
Menurut dia, selain melibatkan ahli konstruksi, pemerintah juga perlu menggandeng pakar tata air agar polder yang dibangun benar-benar efektif menahan limpasan air saat curah hujan tinggi.
“Rencana pembangunan polder di Jatibening Baru pada 2027 harus menjadi role model atau proyek percontohan. Karena itu, seluruh perhitungannya harus benar-benar jelas,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto sebelumnya menyatakan pemerintah kota terus melakukan berbagai langkah untuk menekan risiko banjir di wilayahnya.
Sepanjang 2025, Pemerintah Kota Bekasi telah membangun tiga polder air yang berlokasi di Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu; Bulak Kapal, Kecamatan Bekasi Timur; serta Bintara, Kecamatan Bekasi Barat.
Selain pembangunan polder, pemerintah juga melakukan perbaikan saluran drainase di sejumlah titik yang selama ini kerap mengalami genangan saat hujan deras. (ihd)
