JENDELANUSANTARA.COM, Bandar Lampung – Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengungkapkan pentingnya implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai instrumen utama dalam pemerataan ekonomi serta hilirisasi potensi lokal pedesaan. Hal tersebut disampaikan Gubernur pada Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang digelar di Gedung Semergou Lantai 4, Kantor Wali Kota Bandar Lampung, Jum’at (4/9/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur menyoroti ketimpangan struktur peredaran modal yang selama ini terjadi di pedesaan, di mana 70 persen arus perputaran uang terserap ke wilayah perkotaan. Padahal, 70 persen populasi di Lampung berada di desa dengan potensi komoditas pangan yang sangat besar secara nasional, mulai dari singkong, jagung, hingga padi.
”Dulu di desa koperasi ini pengertiannya hanya tukang simpan pinjam, minjam duit di koperasi, bunganya besar. Padahal fungsinya jauh lebih itu. Koperasi adalah salah satu alat ungkit bagaimana kemakmuran-kemakmuran yang ada di Provinsi Lampung ini hadir di desa-desa,” ujar Rahmat Mirzani Djausal.
Gubernur memaparkan, guna merealisasikan kemandirian tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan program 500 Desa Maju yang berfokus pada hilirisasi komoditas dan ditargetkan rampung pada 2027 dengan operator terintegrasi di bawah KDMP. Saat ini, capaian pembentukan dan pengelolaan KDMP di Lampung mencatatkan performa gemilang di tingkat nasional.
”Provinsi Lampung kita nomor empat secara nasional dan nomor satu di luar Jawa,” tegas Gubernur.
Langkah konkret jangka pendek yang diinstruksikan Gubernur adalah penanganan tata kelola gabah lokal. Guna menghentikan praktik larinya pasokan gabah Lampung ke Pulau Jawa yang berdampak pada lonjakan harga beras di daerah, KDMP ditargetkan mulai menyerap gabah petani secara langsung.
”Insya Allah dalam minggu depan kami sudah targetkan, yang panen ada KDMP-nya, KDMP-nya akan menyerap gabah-gabah sehingga tidak keluar lagi ke Jawa. Kita memutus mata rantai,” tegasnya.
Di akhir, Gubernur mengingatkan pesan Presiden RI mengenai pentingnya kepemimpinan berorientasi statecraft atau seni mengelola kekayaan daerah. Ia meminta para kepala desa di Lampung memiliki kapasitas manajerial yang matang dalam mengonversi sumber daya desa menjadi kesejahteraan nyata bagi masyarakat luas.
Sementara itu, dalam sambutannya saat membuka seminar, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) H. Yandri Susanto menegaskan bahwa pembentukan KDMP merupakan pengejawantahan dari Asta Cita ke-6 Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan pemerataan ekonomi dari bawah.
”Intinya, kami ingin Koperasi Kelurahan Merah Putih ini kita kawal sama-sama. Ini adalah program idola Bapak Presiden Prabowo dalam rangka menyukseskan Asta Cita ke-6 Bapak Presiden, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan,” ujar Menteri Desa Yandri Susanto.
Yandri mengutip pandangan Proklamator Mohammad Hatta mengenai kekuatan ekonomi desa sebagai fondasi bangsa.
“Maka inilah mungkin yang dicita-citakan Bung Hatta, Indonesia tidak akan bercahaya terang dengan satu obor besar di Monas, Jakarta, tapi Indonesia akan makmur dan sejahtera dengan lilin-lilin kecil yang ada di desa-desa. Nah, lilinnya itu insyaallah Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih,” ucapnya.
Mendes PDT juga meluruskan berbagai disinformasi yang beredar luas di media sosial terkait keberadaan koperasi desa. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah berniat mematikan usaha masyarakat kecil.
”Maka kalau ada isu sekarang katanya Menteri Desa, Menko Pangan menutup warung, itu hoaks, bapak, ibu. Karena Menteri Desa dan Menko Pangan tidak pernah bicara akan menutup warung-warung di desa. Justru kita ingin semua bangkit. Itu pesan Bapak Presiden Prabowo,” ujar Menteri Desa.
“Kita ini bukan superman, tapi kita superteam, termasuk dalam membangkitkan ekonomi kerakyatan,” tegas Yandri sembari merinci bahwa saat ini pemerintah tengah memfinalisasi lebih dari 30.000 gerai dan gudang KDMP di seluruh Indonesia. (lsi)
Sumber : Adpim Provinsi Lampung
