JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan tidak akan meniru langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengirim anak-anak bermasalah ke barak militer sebagai upaya pembinaan karakter. Jakarta memilih pendekatan berbeda yang lebih mengedepankan ruang publik sebagai sarana edukatif dan ekspresi warga.
“Jakarta memiliki pendekatan sendiri dalam membina warganya. Kami memberi ruang untuk tumbuh dan berkreasi, bukan dengan cara militeristik,” ujar Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim, di Jakarta, Senin (12/5/2025).
Cyril, yang akrab disapa Chico, menjelaskan bahwa Pemprov DKI justru memperluas akses terhadap fasilitas publik seperti taman kota dan perpustakaan. Salah satu langkah konkret adalah memperpanjang jam operasional taman dan perpustakaan hingga malam hari.
“Kami ingin kegiatan positif semakin padat. Dengan memperpanjang jam operasional taman dan perpustakaan, anak-anak muda bisa berkegiatan di tempat yang semestinya,” kata Chico.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi preventif untuk mengurangi potensi perilaku menyimpang di kalangan remaja. Pemerintah berharap ruang-ruang tersebut menjadi tempat yang aman dan membangun kreativitas.
Sementara itu, menanggapi persoalan premanisme di Jakarta, Pemprov DKI terus berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya melalui operasi terpadu yang digelar pada 15–30 Mei 2025. Operasi ini ditujukan untuk menekan tindak kekerasan dan kegiatan ilegal di wilayah ibu kota.
“Kami menyambut baik langkah aparat. Tidak ada tempat bagi kekerasan di Jakarta,” ujar Chico.
Ia juga menekankan bahwa Pemprov akan menertibkan atribut organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melanggar aturan perizinan. “Penertiban ini juga berkaitan dengan aspek legalitas, perpajakan, dan pemasukan daerah,” katanya.
Pemprov DKI menegaskan, pendekatan berbasis komunitas dan ruang publik adalah jalan yang dipilih untuk menata Jakarta sebagai kota yang aman, kreatif, dan inklusif. (ihd)
