JENDELANUSANTARA.COM, Serang – Sebanyak 500 warga Banten yang belum memiliki pekerjaan mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran). Program inovatif yang digagas oleh Kepolisian Daerah (Polda) Banten ini diharapkan menjadi jembatan bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan maupun merintis usaha secara mandiri.
Pelatihan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah di Balai Latihan Poliran Polda Banten, Lingkungan Sukajaya, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Senin (16/11/2026). Dalam program ini, para peserta mendapatkan pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan minat dan bakat masing-masing.
Wagub Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengapresiasi inisiatif Polda Banten yang dinilainya sebagai bentuk kepedulian sosial yang nyata terhadap persoalan pengangguran. Menurutnya, peran kepolisian kini tidak hanya sebatas menjaga keamanan dan menegakkan hukum, tetapi juga hadir memberikan solusi atas persoalan sosial ekonomi di tengah masyarakat.
“Saya sangat mengapresiasi program ini. Ini adalah bentuk kepedulian sosial dan kemanusiaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Program seperti ini sangat membantu masyarakat kita,” ujar Wagub Dimyati.
Ia menekankan pentingnya para peserta memiliki keahlian khusus atau spesialisasi agar lebih kompetitif di dunia kerja. Menurut Wagub Dimyati, kemampuan umum saja saat ini tidak cukup apabila tidak disertai dengan kompetensi teknis yang dapat diandalkan.
Dimyati mencontohkan, tenaga kerja yang ingin berkarier di luar negeri, seperti di Jepang atau negara-negara Eropa, diwajibkan memiliki keterampilan dan sertifikasi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Bahkan, profesi spesifik seperti pengemudi, perawat, hingga asisten rumah tangga membutuhkan sertifikasi sebagai bukti sah kompetensi.
Oleh karena itu, ia berharap pelatihan Poliran tidak berhenti hanya pada pemberian keterampilan dasar, tetapi juga diarahkan hingga peserta meraih sertifikat kompetensi yang diakui oleh dunia industri. Ia juga mengingatkan bahwa pengangguran bukan sekadar persoalan individu, melainkan berdampak langsung terhadap ketahanan keluarga, lingkungan masyarakat, hingga negara.
Untuk memaksimalkan dampak tersebut, Dimyati mendorong agar program Poliran diperkuat melalui kolaborasi lintas sektoral antara Polda Banten, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, Dinas Tenaga Kerja, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dukungan pemerintah daerah perlu diarahkan agar program serupa dapat berjalan berkesinambungan, salah satunya melalui perencanaan dukungan anggaran pada tahun 2027.
“Kalau mereka bekerja, apalagi bisa mandiri dan membuka usaha sendiri, mereka bahkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru. Itu yang menjadi salah satu esensi dari keberhasilan program Poliran ini,” katanya.
Sementara itu, Kapolda Banten Irjen Pol. Hendra Kurniawan mengatakan bahwa Poliran dirancang untuk dapat dikembangkan menjadi program percontohan berskala nasional. Gagasan tersebut berangkat dari kepedulian terhadap persoalan pengangguran yang dinilai memiliki korelasi erat dengan potensi kriminalitas serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Hendra menegaskan, Poliran bukan dimaksudkan untuk mengambil alih tugas instansi ketenagakerjaan daerah, melainkan menjadi bagian dari kolaborasi bersama dalam memperluas kesempatan kerja. Ke depan, program ini akan dikembangkan hingga ke tingkat kepolisian sektor (polsek) dan desa dengan melibatkan personel Bhabinkamtibmas untuk mendata potensi, minat, serta kebutuhan keterampilan masyarakat di akar rumput.
Melalui pemetaan tersebut, jenis pelatihan dapat disesuaikan secara presisi dengan kebutuhan di masing-masing wilayah. Sebagai contoh, masyarakat yang berminat pada tata rambut akan diarahkan menjadi pemangkas rambut profesional (barber), sementara warga yang memiliki minat di bidang pengelasan atau pertanian hidroponik akan mendapatkan pelatihan instruksional di bidang tersebut.
“Program ini akan kami kembangkan sampai ke desa-desa. Kebutuhan dan potensi masyarakat akan didata dengan baik sehingga pelatihannya tepat sasaran dan berdaya guna,” pungkas Hendra.(lsi)
Sumber : Adpim














