Bangun Birokrasi Berkualitas, BSKDN Kemendagri Tekankan Pentingnya Kolaborasi Pentahelix

Kamis, 7 Desember 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM – Jakarta, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya kolaborasi dalam membangun birokrasi yang berkualitas. Guna mencapai tujuan tersebut, BSKDN mengedepankan kolaborasi dengan konsep pentahelix atau multipihak, yakni melibatkan academy, business, community, government, and media (ABCGM).

“Banyak kegiatan-kegiatan dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat saat ini sudah mengacu pada konsep kolaborasi pentahelix atau multipihak, salah satunya memaksimalkan kerja sama dengan pihak swasta secara lebih luas,” jelas Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo secara virtual saat menjadi narasumber dalam Webinar BerAKHLAK-Seri 7 dari Kantor BSKDN, Jakarta, Kamis (7/12/2023). Kegiatan itu digelar oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau.

Yusharto menjelaskan, dalam mewujudkan birokrasi yang berkualitas, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Hal itu seperti kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan pemerataan digitalisasi pelayanan publik yang perlu terus ditingkatkan. “Tata kelola pemerintahan yang tadinya berorientasi pada bekerja sendiri menjadi bekerja secara gotong royong untuk mencapai tujuan bersama,” ungkapnya.

Dirinya menambahkan, untuk melakukan kolaborasi setiap pihak perlu memiliki kesamaan tujuan dan keselarasan pandangan dalam menyelesaikan permasalahan. Adapun bentuk kolaborasi yang dilakukan dapat berupa kolaborasi tim, komunitas, maupun jaringan. “Kita perlu melakukan kolaborasi karena adanya kesamaan tujuan atau kepentingan,” ujarnya.

Dalam berkolaborasi, Yusharto berpesan kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau agar memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai kemanfaatan yang besar bagi masyarakat. “Kita perlu memilih kegiatan-kegiatan [untuk dikolaborasikan] yang sifatnya kreatif, membutuhkan pemikiran yang kompleks bukan hanya kegiatan yang bersifat repetitif yang mungkin akan tergantikan oleh industri 5.0,” tegasnya.(Wan)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Penanggulangan TBC Tak Bisa Sektoral, Wamendagri Wiyagus Tegaskan Pentingnya Kolaborasi
Ketahanan Pangan Jadi Wujud Bela Negara di Era Modern, Tegas Dirjen Polpum
Kemenag Dorong Lembaga Pengelolaan Dana Umat untuk Perkuat Manfaat
Kemenag Luncurkan Joyful Ramadan, Layanan Keagamaan Berdampak
Tito Karnavian Tekankan Pentingnya Validasi Data dalam Penanganan Pascabencana
Wamendagri Bima Arya Tekankan Peran City Branding dalam Pengembangan Pariwisata Daerah
Wamendagri Wiyagus: Penataan Ruang Daerah Harus Mendukung Kepentingan Nasional dan Umum
Mendagri dan BPS Sinkronkan Data untuk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Berita Terkait

Selasa, 10 Februari 2026 - 21:03 WIB

Penanggulangan TBC Tak Bisa Sektoral, Wamendagri Wiyagus Tegaskan Pentingnya Kolaborasi

Selasa, 10 Februari 2026 - 20:57 WIB

Ketahanan Pangan Jadi Wujud Bela Negara di Era Modern, Tegas Dirjen Polpum

Selasa, 10 Februari 2026 - 18:06 WIB

Kemenag Dorong Lembaga Pengelolaan Dana Umat untuk Perkuat Manfaat

Selasa, 10 Februari 2026 - 17:53 WIB

Kemenag Luncurkan Joyful Ramadan, Layanan Keagamaan Berdampak

Selasa, 10 Februari 2026 - 16:36 WIB

Tito Karnavian Tekankan Pentingnya Validasi Data dalam Penanganan Pascabencana

Berita Terbaru

Petugas pada Kejaksaan Agung menggiring tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam kegiatan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya tahun 2022–2024 di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (10/2/2026). (KM)

HUKUM

Rekayasa HS Code Jadi Modus Penyimpangan Ekspor CPO

Selasa, 10 Feb 2026 - 23:44 WIB