JENDELANUSANTARA.COM, Banten– Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat tingkat keterhunian rumah subsidi secara nasional mencapai 93 persen pada 2024 hingga 2025. Capaian ini menunjukkan tren positif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera, Dr. Heru Pudyo Nugroho, S.E., M.B.A., mengatakan tingkat keterhunian rumah subsidi terus meningkat sejak 2022. Pada 2022, keterhunian tercatat sebesar 76 persen, meningkat menjadi 92 persen pada 2023, dan naik menjadi sekitar 93 persen pada 2024 hingga 2025.
“Tren keterhunian rumah subsidi dari 2022 sampai 2025, khususnya hingga triwulan ketiga, terus meningkat. Ini pertanda baik, kalau rata-rata keterhunian di bawah 70 persen, berarti ada yang tidak beres dengan unitnya,” ujar Heru kepada wartawan, Sabtu (21/12/2025) usai menghadiri Akad Massal 50.030 KPR FLPP dan Serah Terima Kunci Tahun 2025 di Perumahan Pondok Banten Indah, Kota Serang, Banten.
Heru menjelaskan, Tapera telah melakukan evaluasi ketepatsasaran rumah subsidi dengan mengambil sekitar 1.000 sampel di 54 kabupaten/kota. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan rumah subsidi benar-benar dihuni oleh penerima manfaat, mengingat masih ditemukan konsumen yang membeli rumah subsidi namun tidak menempatinya.
Untuk meningkatkan kualitas pembangunan rumah subsidi, Tapera juga akan membentuk katalog kontraktor tersertifikasi yang dapat diakses bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kontraktor dapat mendaftarkan diri melalui e-katalog Tapera setelah diverifikasi.
“Untuk ke depan, pengembang yang ingin mendapatkan kontraktor berkualitas dapat mengakses e-katalog Tapera. Kontraktor yang terlibat dalam pembangunan rumah subsidi wajib terverifikasi,” terangnya.
Selain itu, Tapera akan memperkuat kerja sama dengan penyalur dan asosiasi pengembang melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang direncanakan berlangsung pada awal Januari 2026.
Tapera juga akan melakukan evaluasi terhadap bank penyalur KPR FLPP. Bank dengan realisasi rendah akan dialihkan kuotanya ke bank lain yang kinerjanya lebih baik.
“Kalau alokasi 1.000 unit tapi realisasi hanya 400, kuotanya kita geser. BRI bahkan sudah dua kali mendapat tambahan alokasi karena pertumbuhannya bagus,” kata Heru.
Memasuki 2026, Tapera optimistis terjadi surplus pembiayaan. Hingga 18 Desember 2025, tercatat sekitar 327.000 pendaftar dalam sistem antrean KPR perumahan. Jumlah ini menjadi indikasi tingginya minat masyarakat terhadap rumah subsidi.
Tapera juga mendorong percepatan penyaluran KPR FLPP pada awal tahun anggaran 2026. Salah satu upayanya dengan memanfaatkan saldo kas awal dan pengembalian pembiayaan sebelumnya agar akad dapat dilakukan sejak Januari.
Heru menambahkan, batas akhir akad KPR FLPP tahun 2025 diperpanjang hingga 30 Desember 2025 pukul 00.00 WIB, guna memberikan waktu verifikasi dan pembayaran tagihan maksimal dua hari.
Terkait kendala di lapangan, Heru mengakui faktor cuaca menjadi tantangan bagi pengembang dalam menyelesaikan rumah siap huni. Namun ia menegaskan, sesuai ketentuan KPR FLPP, rumah yang dibiayai harus sudah layak dan siap huni.
“Aturannya jelas, KPR FLPP tidak boleh membiayai rumah yang belum siap huni. Ini yang terus kami jaga,” tutupnya.
( Yuyi Rohmatunisa)
