JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) melakukan penguatan layanan dasar yang tepat sasaran melalui Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar).
Program SKALA merupakan kemitraan Australia–Indonesia yang mendukung pemerintah Indonesia dalam penyediaan layanan dasar yang inklusif dan merata, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal. SKALA berfokus pada penguatan sistem yang telah ada agar menjadi lebih efisien dan tepat sasaran, terutama bagi kelompok yang paling membutuhkan.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa Indonesia saat ini berada di titik krusial menuju visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, untuk mencapai visi tersebut dibutuhkan kepemimpinan yang substantif, berbasis data dan riset, serta berani mengambil keputusan yang tidak politis. Program SKALA juga bisa diarahkan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan kepala daerah dan pelayanan publik yang berbasis data serta bukti ilmiah.
“Saya kira yang harus ada di sini adalah yang punya passion untuk diskusi, yang punya passion untuk buat riset, yang punya passion untuk advokasi policy,” katanya saat Rapat mengenai SKALA di Ruang Command Center, Kantor BSKDN Kemendagri, Jakarta, Selasa (10/6/2025).
Dalam kesempatan itu, Bima menyoroti pentingnya kepala daerah memiliki ketahanan terhadap godaan politik jangka pendek dan popularitas semu. Ia mencontohkan bagaimana tokoh seperti Lee Kuan Yew mampu membangun legacy kepemimpinan yang kuat melalui kebijakan yang tidak selalu populer namun berdampak besar.
“Kata Lee Kuan Yew, dia tidak pernah pusing dengan polling dan opini publik. Dan menurut dia, pemimpin seharusnya tidak terombang-ambing,” ujarnya.
Bima juga mengkritisi sejumlah tantangan politik lokal, lemahnya sistem meritokrasi, serta rendahnya remunerasi kepala daerah yang menyebabkan banyak talenta potensial enggan terjun ke birokrasi. Masalah-masalah ini, menurut Bima, perlu menjadi kajian strategis BSKDN.
Ia juga menyinggung pentingnya evaluasi mendalam terhadap berbagai indeks yang dikembangkan oleh kementerian dan lembaga, termasuk BSKDN. Menurutnya, indeks yang baik bukan hanya soal posisi atau skor, tetapi juga dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Karena itu, narasi kebijakan yang kuat dan konsisten sangat diperlukan, sehingga seluruh program dapat dimaknai publik secara tepat.
“Menarik untuk didiskusikan soal indeks ini. Bukannya tidak penting, tapi barangkali [bisa] lebih disederhanakan,” ungkapnya.
Bima berharap kemitraan dengan SKALA tidak berhenti pada kegiatan simbolik belaka, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan struktural dan pemikiran strategis yang mendalam. Untuk itu, ia mendorong BSKDN menjadi pusat diskusi kebijakan nasional yang berani menyentuh isu-isu krusial seperti otonomi daerah, sistem politik, manajemen kependudukan, dan reformasi fiskal daerah.
“BSKDN bagus sekali bisa fokus kepada kajian tentang otonomi daerah yang hari ini kembali hangat untuk diperbincangkan,” ucapnya.
Tak ketinggalan, Bima juga menyoroti pentingnya seleksi peserta dalam Program SKALA agar sesuai dengan tujuan peningkatan kapasitas kepala daerah. Berdasarkan pengalamannya belajar di Lee Kuan Yew School of Public Policy, pemilihan peserta harus lebih mengedepankan faktor individu, bukan hanya berdasarkan penilaian terhadap sistem yang memang telah matang. Karena itu, Program SKALA harus paralel dengan substansi yang diperlukan saat ini.
Sementara itu, Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo memaparkan sejumlah program strategis yang telah dijalankan. Ia pun menekankan, BSKDN bukan hanya badan teknokratis, melainkan juga think tank yang mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti dan kepentingan jangka panjang. BSKDN, kata dia, juga terus memperkuat kapasitasnya, termasuk melalui sejumlah perbaikan infrastruktur seperti command center, studio digital, serta fasilitas perpustakaan dan penerbitan jurnal kebijakan.
“Menjadi think tank untuk menghasilkan berbagai hasil yang diperoleh, untuk dijadikan rekomendasi kepada pemerintah daerah,” ungkapnya.
Berikutnya, Direktur Knowledge Management and Partnership SKALA Megha Kapoor menegaskan, kerja sama ini merupakan upaya bersama untuk memperkuat sistem pelayanan dasar yang inklusif dan tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan, terutama di wilayah tertinggal. SKALA mengusung pendekatan 3P: Praktik, Pembelajaran, dan Pengaruh, untuk mendorong pembelajaran dari lapangan yang bisa memengaruhi kebijakan nasional.
Adapun kemitraan antara BSKDN dan SKALA sejak 2024 hingga sekarang telah mencakup beberapa hal. Pertama, penguatan kapasitas jabatan fungsional analis kebijakan di daerah. Kedua, pembentukan komunitas analis kebijakan di enam provinsi. Ketiga, penyusunan draf regulasi tentang tata kelola dan pembinaan jabatan fungsional analis kebijakan di daerah. Keempat, penyusunan draf modul penulisan policy brief bagi analis kebijakan (birokrasi, akademisi, dan LSM).(Nad)
Sumber: Puspen Kemendagri
