Sri Mulyani Kenakan Rompi Antipeluru, Tinjau Kondisi Prajurit TNI di Nduga

Minggu, 8 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM, Nduga — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin  meninjau langsung kondisi prajurit TNI di Pos Komando Taktis (Poskotis) Yonif 733/Masariku di Distrik ko Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Jumat (6/6/2025). Dalam kunjungan yang berlangsung dengan pengamanan ketat, keduanya mengenakan rompi antipeluru sebagai bentuk kesiapsiagaan di wilayah yang rawan konflik bersenjata.

Kunjungan ini dinilai sebagai langkah konkret mempererat sinergi lintas kementerian, khususnya antara keuangan negara dan pertahanan keamanan, dalam mewujudkan stabilitas dan keamanan nasional di kawasan strategis Papua. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang menyampaikan bahwa kehadiran dua pejabat negara ini bertujuan menyelaraskan kebijakan pertahanan dengan realitas anggaran negara.

“Ini bukan hanya soal meninjau kondisi prajurit, tetapi juga memperlihatkan bahwa negara hadir dan memahami secara langsung tantangan pengabdian di garda terdepan,” kata Frega saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (7/6/2025).

Rombongan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan memulai perjalanan dari Bandara Timika, Papua Tengah, lalu melanjutkan penerbangan ke Bandara Kenyam. Setibanya di lokasi, rombongan langsung menuju Poskotis Yonif 733/Masariku untuk melihat kondisi satuan tugas yang tengah menjalankan operasi pengamanan daerah rawan konflik.

Menurut Frega, ini merupakan kali pertama Menteri Keuangan mengunjungi kawasan yang memiliki tingkat risiko tinggi di Papua. Selain mengecek kesiapan personel dan perlengkapan, kunjungan tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran pertahanan di lapangan.

“Dengan melihat langsung tantangan di lapangan, Kemenkeu bisa memahami kebutuhan riil pertahanan negara, termasuk untuk peningkatan kesejahteraan prajurit yang bertugas di daerah rawan,” ujar Frega.

Kehadiran dua menteri tersebut, menurut Frega, menjadi simbol komitmen dan keberanian negara dalam memastikan bahwa kebijakan pertahanan dan keuangan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling menopang untuk menjaga kedaulatan dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.

“Dengan pertahanan yang kuat, iklim ekonomi bisa tumbuh stabil. Sebaliknya, dukungan anggaran yang kuat adalah syarat mutlak bagi kesiapan militer kita di titik-titik strategis,” ujarnya. (ihd)

Berita Terkait

Penanggulangan TBC Tak Bisa Sektoral, Wamendagri Wiyagus Tegaskan Pentingnya Kolaborasi
Ketahanan Pangan Jadi Wujud Bela Negara di Era Modern, Tegas Dirjen Polpum
Kemenag Dorong Lembaga Pengelolaan Dana Umat untuk Perkuat Manfaat
Kemenag Luncurkan Joyful Ramadan, Layanan Keagamaan Berdampak
Tito Karnavian Tekankan Pentingnya Validasi Data dalam Penanganan Pascabencana
Wamendagri Bima Arya Tekankan Peran City Branding dalam Pengembangan Pariwisata Daerah
Wamendagri Wiyagus: Penataan Ruang Daerah Harus Mendukung Kepentingan Nasional dan Umum
Mendagri dan BPS Sinkronkan Data untuk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Berita Terkait

Selasa, 10 Februari 2026 - 21:03 WIB

Penanggulangan TBC Tak Bisa Sektoral, Wamendagri Wiyagus Tegaskan Pentingnya Kolaborasi

Selasa, 10 Februari 2026 - 20:57 WIB

Ketahanan Pangan Jadi Wujud Bela Negara di Era Modern, Tegas Dirjen Polpum

Selasa, 10 Februari 2026 - 18:06 WIB

Kemenag Dorong Lembaga Pengelolaan Dana Umat untuk Perkuat Manfaat

Selasa, 10 Februari 2026 - 17:53 WIB

Kemenag Luncurkan Joyful Ramadan, Layanan Keagamaan Berdampak

Selasa, 10 Februari 2026 - 16:36 WIB

Tito Karnavian Tekankan Pentingnya Validasi Data dalam Penanganan Pascabencana

Berita Terbaru

Petugas pada Kejaksaan Agung menggiring tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam kegiatan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya tahun 2022–2024 di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (10/2/2026). (KM)

HUKUM

Rekayasa HS Code Jadi Modus Penyimpangan Ekspor CPO

Selasa, 10 Feb 2026 - 23:44 WIB