RPJMD dan BPR Syariah Disahkan, DPRD Kota Bekasi Tegaskan Komitmen Pembangunan Inklusif

Rabu, 16 April 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM, Kota Bekasi — Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi yang digelar pada Rabu, 16 April 2025, juga menandai disepakatinya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pendirian PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah) Patriot Bekasi (Perseroda). Bank milik daerah ini diharapkan menjadi salah satu instrumen utama dalam memperkuat sistem keuangan lokal yang berbasis syariah dan memberdayakan pelaku ekonomi kecil.

Pendirian BPR Syariah ini merupakan hasil kerja sama antara DPRD dan Pemerintah Kota Bekasi untuk memperluas akses layanan perbankan bagi masyarakat, terutama sektor informal dan pelaku UMKM yang belum terjangkau oleh perbankan konvensional.

Wakil Ketua II DPRD Kota Bekasi, Puspa Yani, menyebut langkah ini sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam yang inklusif.

“Dengan BPR Syariah Patriot Bekasi, kita tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berbasis kemaslahatan,” jelas Puspa.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyatakan bahwa pembentukan bank daerah berbasis syariah ini merupakan bentuk inovasi dalam pengelolaan keuangan lokal yang bertujuan untuk mendorong inklusi finansial, terutama di wilayah pinggiran dan komunitas masyarakat ekonomi lemah.

BPR Syariah Patriot Bekasi nantinya akan beroperasi dengan skema syariah yang menghindari sistem riba dan mendorong transaksi berbasis bagi hasil. Kehadiran bank ini juga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lokal dan mendukung program-program Pemkot yang bersinergi dengan sektor keuangan, seperti pembiayaan wirausaha pemula, kredit usaha rakyat berbasis syariah, dan edukasi literasi keuangan.

Rapat Paripurna ini sekaligus menunjukkan komitmen Pemerintah dan DPRD untuk tidak hanya membangun dari sisi infrastruktur, tetapi juga dari sisi sistem ekonomi dan keuangan yang pro-rakyat dan berkelanjutan.(*)

Berita Terkait

Dugaan Kelalaian di SPBE Cimuning: DPRD Kota Bekasi Minta Evaluasi Menyeluruh
Penyesuaian Kebijakan, WFH ASN di Kota Bekasi Kini Berlaku Setiap Jumat
Sinergi Bekasi–Jawa Barat Diperkuat Lewat Kunjungan Kerja DPRD Komisi II
DPRD Kota Bekasi Bedah LKPJ 2025, Soroti Mutu Layanan Kesehatan dan Pendidikan
DPRD Kota Bekasi Evaluasi SPBE Pascaledakan, Penutupan Permanen Jadi Opsi
Tiga Pelaku Penyiraman Air Keras di Tambun Ditangkap, Polisi Ungkap Motif Dendam Pribadi
Korban Ledakan Cimuning Jalani Perawatan ICU, Wawali Bekasi Minta Penanganan Terbaik
Kunjungan DPD RI ke Bekasi Dorong Penguatan Kolaborasi Pusat dan Daerah

Berita Terkait

Senin, 6 April 2026 - 17:44 WIB

Penyesuaian Kebijakan, WFH ASN di Kota Bekasi Kini Berlaku Setiap Jumat

Senin, 6 April 2026 - 17:33 WIB

Sinergi Bekasi–Jawa Barat Diperkuat Lewat Kunjungan Kerja DPRD Komisi II

Senin, 6 April 2026 - 14:35 WIB

DPRD Kota Bekasi Bedah LKPJ 2025, Soroti Mutu Layanan Kesehatan dan Pendidikan

Minggu, 5 April 2026 - 21:56 WIB

DPRD Kota Bekasi Evaluasi SPBE Pascaledakan, Penutupan Permanen Jadi Opsi

Jumat, 3 April 2026 - 22:01 WIB

Tiga Pelaku Penyiraman Air Keras di Tambun Ditangkap, Polisi Ungkap Motif Dendam Pribadi

Berita Terbaru

jawa tengah

Pastikan Tepat Waktu, Dandim Wonosobo Tinjau Pembangunan KDKMP

Selasa, 7 Apr 2026 - 15:25 WIB