JENDELANUSANTARA.COM – Jakarta, Program kegiatan layanan jemput bola Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) masih terus bergerak maju. Kali ini Ditjen Dukcapil mengirim 2 tim untuk membantu pelayanan jemput bola di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dan Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.
Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Teguh Setyabudi kerap mengingatkan pentingnya upaya meningkatkan kinerja administrasi kependudukan di Tanah Papua. Apalagi jika melihat kondisi per kabupaten banyak yang masih berada di Level 1 diukur dengan capaian terhadap 10 indikator.
“Saya berharap di tahun 2024 ini Dinas Dukcapil di kawasan Papua bisa mencapai Level 3 atau beberapa kabupaten bisa mencapai Level 4. Ini perlu terus kita bantu dorong semuanya,” tegas Teguh.
Kedua tim diberangkatkan dari Jakarta ke Tanah Papua sejak Senin, 27 Mei 2024 dan dijadwalkan kembali ke Jakarta pada Sabtu, 1 Juni 2024. Tim pertama diketuai oleh Ahmad Ridwan dari Direktorat Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Dafdukcapil) yang berangkat bersama 5 personel lainnya.
“Selain bersama tim teknis, kami juga membawa dukungan alat rekam cetak KTP-el serta blangko KTP-el sebanyak 8.000 keping untuk digunakan secara khusus mendukung pelayanan rekan-rekan Dukcapil Merauke,” jelas Ridwan.
Sedangkan Tim Kedua yang berangkat diketuai oleh Mella Oktafiani yang bertolak ke Keerom bersama 3 personel tim teknis. “Turut kami sertakan juga dukungan alat rekam cetak KTP-el dan 6.000 keping blangko KTP-el untuk mendukung layanan Dukcapil Keerom,” jelas Mella.
Direktur Dafdukcapil Akhmad Sudirman Tavipiyono, mengiringi keberangkatan Tim Ditjen Dukcapil yang bertugas agar pelayanan dilakukan secara maksimal. “Manfaatkan waktu yang terbatas di Merauke dan Keerom ini sebaik mungkin. Bantu Dinas Dukcapil di sana dan bahagiakan masyarakat dengan layanan adminduk,” terang Tavip.
Hal ini selaras arahan Dirjen Teguh Setyabudi bahwa layanan adminduk harus diberikan secara prima dengan menjangkau seluruh masyarakat tanpa terkecuali dan proses yang cepat, tepat, dan bebas pungli.(Wan)
Sumber: Puspen Kemendagri
