Mendagri Tito Instruksikan Kepala Daerah Kawal Pembahasan UMP dan UMK 2027

Senin, 16 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah, khususnya gubernur, mengawal proses penetapan Upah Minimum Tahun 2027 agar berjalan lancar dan kondusif. Ia menekankan pentingnya dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima berbagai pihak.

Hal tersebut disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026).

Mendagri menjelaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah memberikan pedoman nasional sebagai acuan bagi daerah dalam menetapkan upah minimum. Pemerintah provinsi perlu menindaklanjuti pedoman tersebut dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah.

Ia meminta kepala daerah melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui pembicaraan tripartit, yakni pemerintah daerah (Pemda), serikat pekerja atau buruh, serta kalangan pengusaha. Dialog tersebut diharapkan dapat menghasilkan formula pengupahan yang mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.

“Sehingga kita harapkan ketemu formula di tiap-tiap daerah yang itu merupakan formula win-win artinya menyenangkan semua pihak. Enggak semua akan senang, tapi majority,” jelasnya.

Mendagri juga menegaskan bahwa Kemendagri akan mengawal proses tersebut melalui koordinasi dengan jajaran Pemda. Ia meminta jajarannya menyiapkan surat edaran sebagai pedoman lebih terperinci mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan daerah, termasuk monitoring dan pengawasannya.

“Sehingga kita harapkan dalam bulan Desember semuanya sudah selesai,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli yang hadir dalam forum tersebut menjelaskan bahwa batas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) ditargetkan selesai paling lambat 21 November 2026. Kemudian lima hari setelahnya dilakukan penetapan batas Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara penetapan batas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat 25 November 2026. Kemudian lima hari setelahnya dilakukan penetapan batas upah minimum sektoral kabupaten/kota.

“Insyaallah hari ini kami juga akan mengeluarkan surat edaran, rincian lebih detail, beserta lampiran data-data yang akan digunakan sebagai pertimbangan untuk penetapan upah minimum, data-data dari statistik dari BPS (Badan Pusat Statistik),” jelasnya.(lsi)

Sumber : Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Kemendagri Ajak Pemda Optimalkan Komunikasi Publik terkait Capaian Kinerja
Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Wamendagri Wiyagus Minta Alumni Kepamongprajaan Beri Kontribusi Nyata
Wujudkan Regulasi yang Responsif dan Solutif, Wamendagri Ribka Haluk Minta Perbaikan Ekosistem Hukum Daerah
Cukup Lewat Satu Pintu Digital, Masyarakat Dapat Berkomunikasi dengan Kemenag
Nikah Massal untuk Ketahanan Keluarga hingga Cegah Pinjol dan LGBT
Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Dikaji, Wabup Pandeglang Ingatkan Sejarah Ujung Kulon
Dongkrak Produktivitas Petani dan Ekonomi Lokal, Wamendagri Bima Arya Dukung Penuh Inovasi Pertanian di Sidrap
Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah Tangani Dampak Banjir, Satgas PRR Dampingi Menko PMK Kunjungi Posko Pengungsian Subulussalam

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 19:21 WIB

Kemendagri Ajak Pemda Optimalkan Komunikasi Publik terkait Capaian Kinerja

Rabu, 18 November 2026 - 19:14 WIB

Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Wamendagri Wiyagus Minta Alumni Kepamongprajaan Beri Kontribusi Nyata

Rabu, 18 November 2026 - 19:07 WIB

Wujudkan Regulasi yang Responsif dan Solutif, Wamendagri Ribka Haluk Minta Perbaikan Ekosistem Hukum Daerah

Rabu, 18 November 2026 - 17:35 WIB

Cukup Lewat Satu Pintu Digital, Masyarakat Dapat Berkomunikasi dengan Kemenag

Selasa, 17 November 2026 - 19:14 WIB

Nikah Massal untuk Ketahanan Keluarga hingga Cegah Pinjol dan LGBT

Berita Terbaru