Perkuat Benteng Negara, Mendagri Tito Minta BNPP Optimalkan Pengelolaan Wilayah Perbatasan

Senin, 19 Oktober 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyerahkan jabatan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kepada Jenderal TNI Maruli Simanjutak. Prosesi serah terima jabatan tersebut berlangsung di Kantor BNPP, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Maruli sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) di Istana Negara pada Kamis (15/10/2026). Pelantikan tersebut menandai transformasi BNPP menjadi BNPPDT. Perubahan nomenklatur ini membuat tugas BNPP menjadi lebih luas.

Mendagri mengaku telah lama mengenal Maruli dan keduanya memiliki hubungan yang baik. Ia berharap dengan jabatannya sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala BNPPDT, Maruli dapat membuat institusi tersebut lebih optimal dalam melaksanakan tugas.

“Saya berharap banyak di bawah Jenderal Maruli yang sudah banyak pengalaman dan masih menjabat sebagai Wakil Panglima TNI tugas-tugas BNPP ini ditambah daerah tertinggal (terpencil) akan lebih efektif,” jelasnya.

Mendagri menjelaskan tugas utama BNPP yaitu mengembangkan daerah perbatasan. Pengembangan itu diharapkan dapat menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat daerah perbatasan. Tugas lainnya yakni menyelesaikan konflik perbatasan dengan negara tetangga. Selain itu juga mengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan menjadikannya sebagai pusat ekonomi baru.

Ia menekankan pentingnya menyejahterakan masyarakat daerah perbatasan untuk memperkuat nasionalisme. Dengan demikian, daerah perbatasan dapat menjadi zona penyangga terhadap infiltrasi dari negara luar baik melalui darat maupun laut.

Sementara itu, Kepala BNPPDT Maruli mengatakan, dengan perubahan nomenklatur dirinya akan fokus mengelola daerah perbatasan dan terpencil sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Melalui dukungan perangkat kerja yang ada dan bimbingan dari Mendagri, ia akan berupaya menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

“Kita akan melanjutkan apa-apa yang sudah [dan] sedang proses pengerjaan, dan juga apa yang perlu-perlu ditingkatkan,” tandasnya.

Turut hadir dalam kesempatan itu Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman, jajaran deputi BNPP, serta pejabat terkait lainnya.(lsi)

Sumber : Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Mendagri Tegaskan Komitmen Pemerintah: Penanganan Karhutla Tetap Jadi Prioritas Utama
Wamendagri Bima Arya: Perluasan Akses Keuangan Daerah Jadi Pondasi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Tekan Inflasi Pangan, Sekjen Kemendagri Formulasikan Tim Evaluasi Harga Cabai
Tekan Miskomunikasi Kebijakan, Wamendagri Minta Fungsi Humas Diperkuat
Momentum HUT ke-25 Kota Tasikmalaya, Wamendagri Ajak Kolaborasi Lintas Sektor Pacu Ekonomi Kreatif
Kemenag Bidik Potensi Dana Sosial Syariah Rp1.200 Triliun per Tahun
Digitalisasi Perlinsos Jadi Kunci, Mendagri Peringatkan Pemda Soal Integrasi Data IT
KDKMP Harus Tangguh! Bima Arya Minta Kolaborasi Tiga Serangkai Desa dan BUMN Diperkuat

Berita Terkait

Senin, 19 Oktober 2026 - 19:12 WIB

Mendagri Tegaskan Komitmen Pemerintah: Penanganan Karhutla Tetap Jadi Prioritas Utama

Senin, 19 Oktober 2026 - 13:51 WIB

Wamendagri Bima Arya: Perluasan Akses Keuangan Daerah Jadi Pondasi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Senin, 19 Oktober 2026 - 13:40 WIB

Tekan Inflasi Pangan, Sekjen Kemendagri Formulasikan Tim Evaluasi Harga Cabai

Senin, 19 Oktober 2026 - 13:31 WIB

Perkuat Benteng Negara, Mendagri Tito Minta BNPP Optimalkan Pengelolaan Wilayah Perbatasan

Minggu, 18 Oktober 2026 - 21:34 WIB

Tekan Miskomunikasi Kebijakan, Wamendagri Minta Fungsi Humas Diperkuat

Berita Terbaru